Network
Lei Wah, staf kantor berusia 29 tahun yang datang ke Kedutaan Indonesia untuk memprotes, mengatakan: "Saya kesal dengan rencana itu. Kami tidak perlu mengulang pemilu. Jika kami mengadakan pemilu itu berarti kami setuju dengan junta. Pemilu sudah diadakan pada bulan November, dan kami menerimanya".
Baca Juga: 4 Buku Bisnis Klasik yang Direkomendasikan oleh Jeff Bezos, Bill Gates dan Mark Zuckerberg
Sementara itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan transisi Myanmar menuju demokrasi setelah kudeta militer bulan ini harus mengikuti keinginan rakyatnya.
“Transisi demokrasi inklusif harus diupayakan sesuai dengan keinginan rakyat Myanmar. Jalan apa pun ke depan adalah cara untuk mencapai tujuan ini,” kata Retno dalam pesan yang dikirim ke Reuters oleh kantornya, Selasa, 23 Februari 2021.
“Indonesia sangat prihatin dengan situasi di Myanmar dan mendukung rakyat Myanmar. Kesejahteraan dan keamanan rakyat Myanmar adalah prioritas nomor satu, ”kata Retno.
Baca Juga: Pengunjuk Rasa di Myanmar Kembali Melakukan Pemogokan Umum untuk Menentang Kudeta Militer
Usulan pengiriman pemantau pemilu ke Myanmar merupakan salah satu dari beberapa usulan yang didorong oleh Indonesia.
Yang lainnya termasuk memfasilitasi dialog antara junta dan lawan-lawannya dan membentuk gugus tugas Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk mendukung peta jalan menuju transisi demokrasi.***
Sumber: Reuters &Twitter @Menlu_RI
