Network
PRIANGANTIMURNEWS- Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi direncanakan akan terbang ke Myanmar pada Kamis, 25 Februari 2021 dalam perjalanan pertama yang diketahui ke negara Asia Tenggara oleh utusan asing sejak militer merebut kekuasaan dalam kudeta pada 1 Februari.
Surat dari Kementerian Perhubungan, yang dikonfirmasi oleh seorang pejabat Myanmar, mengatakan bahwa dia akan tiba di pagi hari dan terbang kembali beberapa jam kemudian.
Tengku Faizasyah, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, mengatakan bahwa menteri tersebut saat ini sedang berada di Thailand dan mungkin akan melakukan perjalanan ke negara lain di kawasan itu, tetapi tidak dapat memastikan yang mana.
Baca Juga: Liverpool dan Man United akan Memperebutkan Nikola Milenkovic saat Perburuan Transfer
Retno telah menggalang dukungan di Asia Tenggara untuk pertemuan khusus tentang Myanmar dan sumber-sumber mengatakan Jakarta telah mengusulkan wilayah tersebut mengirimkan pengawas untuk memastikan para jenderal mengadakan pemilihan yang "adil dan inklusif".
Dewan militer yang berkuasa di Myanmar, yang telah menggulingkan dan menangkap pemimpin Aung San Suu Kyi dan sebagian besar pemerintahannya, mengatakan akan mengadakan pemilihan baru dan menyerahkan kekuasaan kepada pemenang, tetapi belum menetapkan jadwal pemungutan suara.
Sebuah laporan Reuters pada hari Senin yang merinci proposal pemantauan pemilu memicu kemarahan dari pengunjuk rasa di Myanmar, beberapa di antaranya berunjuk rasa di luar kedutaan Indonesia di Yangon pada hari Selasa.
Baca Juga: Melihat Potensi Motor Listrik di Indonesia
Massa anti-kudeta militer memprotes Indonesia, yang dilaporkan mengajukan rencana pengiriman pengawas dari ASEAN untuk memantau pemilu baru yang dijanjikan junta militer.
Demonstran sejauh ini menolak pemilu baru dan tetap menuntut pemerintah terpilih dalam pemilu 8 November 2020, yakni pemerintahan Aung San Suu Kyi yang dikudeta, dipulihkan.
Lei Wah, staf kantor berusia 29 tahun yang datang ke Kedutaan Indonesia untuk memprotes, mengatakan: "Saya kesal dengan rencana itu. Kami tidak perlu mengulang pemilu. Jika kami mengadakan pemilu itu berarti kami setuju dengan junta. Pemilu sudah diadakan pada bulan November, dan kami menerimanya".
Baca Juga: 4 Buku Bisnis Klasik yang Direkomendasikan oleh Jeff Bezos, Bill Gates dan Mark Zuckerberg
Sementara itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan transisi Myanmar menuju demokrasi setelah kudeta militer bulan ini harus mengikuti keinginan rakyatnya.
“Transisi demokrasi inklusif harus diupayakan sesuai dengan keinginan rakyat Myanmar. Jalan apa pun ke depan adalah cara untuk mencapai tujuan ini,” kata Retno dalam pesan yang dikirim ke Reuters oleh kantornya, Selasa, 23 Februari 2021.
“Indonesia sangat prihatin dengan situasi di Myanmar dan mendukung rakyat Myanmar. Kesejahteraan dan keamanan rakyat Myanmar adalah prioritas nomor satu, ”kata Retno.
Baca Juga: Pengunjuk Rasa di Myanmar Kembali Melakukan Pemogokan Umum untuk Menentang Kudeta Militer
Usulan pengiriman pemantau pemilu ke Myanmar merupakan salah satu dari beberapa usulan yang didorong oleh Indonesia.
Yang lainnya termasuk memfasilitasi dialog antara junta dan lawan-lawannya dan membentuk gugus tugas Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk mendukung peta jalan menuju transisi demokrasi.***
Sumber: Reuters &Twitter @Menlu_RI
