38 Kepala Daerah Resmi Menandatangani Komitmen Pembangunan Mal Pelayanan Publik

PRIANGANTIMURNEWS- Penandatanganan komitmen pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) baru saja dilakukan pada hari Selasa, 2 Maret 2021, di Jakarta.

Sebanyak 38 bupati dan wali kota menandatangani komitmen pembangunan tersebut. Dan ini menjadi komitmen awal bagi dibangunnya MPP di masing-masing daerah untuk mempermudah perijinan masyarakat dan meningkatkan ekonomi nasional.

Penandatanganan ini disaksikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly.

Baca Juga: Kopi Kenangan Menjadi Viral, Selebgram Mengaku Dilecehkan

Daerah-daerah yang mengikuti penandatanganan tersebut adalah Kabupaten Langkat, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tebo, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Lebong, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bogor, Kabupaten Subang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Sanggau.

Kemudian Kabupaten Bulungan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Blora, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Gowa, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Bombana, Kabupaten Konawe, Kabupaten Halmahera Selatan, dan Kota Pariaman.

Selanjutnya Kota Jambi, Kota Pangkal Pinang, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan, Kota Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kota Banjarbaru, Kota Singkawang, Kota Palangkaraya, Kota Malang, Kota Yogyakarta, dan Kota Magelang.

Baca Juga: ASN Muda Diberikan Kesempatan untuk Melanjutkan Pendidikan Ke Luar Dengan Beaasiswa

Menteri PANRB mengatakan, melalui berdirinya MPP di kabupaten dan kota ini, diharapkan bisa mempermudah masyarakat dalam mengurus banyak hal yang berkaitan dengan administrasi hingga perizinan berusaha.