Network
PRIANGANTIMURNEWS - Terkait penonaktifan 75 pegawai KPK beberapa waktu lalu, Novel Baswedan yang merupakan salah satu dari 75 pegawai tersebut inginkan hasil Tes tersebut dibuka ke publik.
Dikutip priangantimurnews.com dari Antara pada Rabu, 19 Mei 2021, hal itu diinginkannya agar tidak menimbulkan polemik bahkan stigma seolah-olah mereka radikal, tidak pancasilais, dan tidam berwawasan kebangsaan.
"Saya dan kawan-kawan menginginkan agar proses tes kemarin dibuka (ke publik). Saya tidak keberatan jika hasil saya diumumkan, saya senang sekali," kata penyidik senior KPK Novel Baswedan, Selasa, 18 Mei 2021.
Baca Juga: Candi Cangkuang di Tengah Danau Garut, Wisata Murah Bernilai Sejarah
"Dibukanya hasil tes, selain sebagai bentuk akuntabilitas juga untuk mendidik agar tidak ada lagi pihak-pihak yang memanfaatkan pola-pola tes untuk mengdiskreditkan orang-orang tertentu," ucap Novel Baswedan.
Novel mengaku beberapa hari sebelum mengikuti tes Maret lalu sempat bertanya kepada Ketua KPK Firli Bahuri melalui aplikasi WhatsApp soal urgensi tes tersebut.
Firli menjelaskan bahwa tes tersebut dimaksud hanya asessment untuk memetakan apakah ada pegawai KPK yang terlibat dalam organisasi terlarang. Juga melihat potret terkait cinta tanah air, Pancasila, UUD 45, dan NKRI.
"Hal-hal begitu yang katanya dijadikan perhatian. Tapi kenyataannya tidak demikian," lanjutnya.
Baca Juga: Jasad Wisatawan yang Tenggelam di Pantai Santolo Berhasil Ditemukan
Dia juga mengungkapkan dasar hukum diadakannya tes wawasan kebangsaan itu bermasalah. Dia memaparkan bahwa proses asessment untuk peralihan pegawai KPK ke ASN mulai dibahas Oktober-November 2020 dengan pembuatan Peraturan Komisioner (Perkom) KPK.
