Network
PRIANGANTIMURNEWS - Pemerintah telah resmi penggunaan NIK sebagai NPWP. Hal itu dinilai mempermudah administrasi bagi kedua belah pihak, baik bagi masyarakat maupun pemerintah.
Masyarakat tak perlu lagi mencatat begitu banyak nomor identitas sedangkan pemerintah akan mudah memberikan pelayanan masyarakat lantaran hanya menggunakan NIK sebagai identitas tunggal.
"Tidak perlu khawatir. Maka mari kita pastikan, kita kalau memenuhi syarat sebagai wajib pajak segera mendaftarkan diri ke kantor pajak," ujar Suryo dari Ditjendukcapil Kemendagri.
Baca Juga: Origin dan Paypal Sudah Terdaftar di PSE Kominfo, Bagaimana dengan Steam dan Epic Games?
Kebijakan ini diperuntukkan bagi orang pribadi tetap penghasilan kena pajak (PKP) dikenakan bagi pendapatan Rp60 juta per tahun, atau di atas PTKP Rp4,5 juta per bulan.
"Jadi bukan berarti NIK yang juga merangkap NPWP justru memaksa orang di bawah PTKP harus membayar pajak, tapi NIK merupakan sarana pada waktu kita melakukan administrasi perpajakan dan ini yang kami letakan pada waktu kami membangun sistem inti administrasi perpajakan yang baru," kata Suryo dalam media briefing di Jakarta.
Saat ini, pihaknya terus melanjutkan pemadanan data terkait penggunaan NIK sebagai NPWP.
Baca Juga: Resmi! Hari Ini Digugat Cerai, Permintaan Terakhir Sule Ditolak Nathalie!
Hingga saat ini, Suryo mengakui bahwa masih ada data yang berbeda dengan milik Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjendukcapil Kemendagri).
"Hingga tahun 2023, NIK dan NPWP masih kami gunakan secara terbuka. Jadi bagi pihak yang belum bisa mengakses dengan menggunakan NIK, masih bisa menggunakan NPWP sebagai basis untuk mengakses sistem informasi layanan DJP," ungkap Suryo.
Penggunaan NIK sebagai NPWP juga menjadi langkah DJP untuk mendapatkan update data terbaru dari para wajib pajak (WP).
Baca Juga: Suporter PSS Sleman Meninggal Dunia, Namanya Trending di Twitter
