Network
PRIANGANTIMURNEWS - Setelah berganti Presiden dari tahun ke tahun semuanya Sama saja dari era orde lama orde baru reformasi hingga sekarang di masa pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi sama saja gebrakan yang lebih banyak lagi kebijakan aneh yang lahir kontroversial hingga dianggap merugikan negara.
Masih ingat undang-undang Cipta Kerja diprotes sana-sini oleh banyak pihak tetap aja disahkan pada tanggal 5 Oktober 3 hari lebih cepat dari jadwal pengesahan banyak pasal yang dikritisi.
Izin lingkungan dihilangkan berganti perizinan berusaha sanksi hukum terhadap pelanggaran di isu lingkungan juga melemah konsorsium pembaharuan Ria menyebutkan waktu pengelolaan lahan menjadi 90 tahun lalu akan ada Bank tanah bentukan pemerintah demi mempercepat pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur dan bisnis,
Artinya praktik mafia tanah konflik agraria dan perampasan semakin mudah laman aliansi masyarakat adat Nusantara pun ikut memaparkan bahwa sedari awal RUU ini sudah bermasalah.
Karena perumusannya sendiri tidak mengikutkan unsur-unsur masyarakat adat Satgas Omnibus law hanya berisi unsur pemerintah pengusaha dan perguruan tinggi.
Dikutip priangantimurnews.com dari Youtube Daftar Populer, Didapatkan 12 permasalahan yang ada dalam Omnibus Law Cipta kerja salah satunya uang pesangon 32 kali dikurangi menjadi 25 kali UMP UMK dan umsk dihapus sedangkan UMK ditetapkan bersyarat diatur oleh pemerintah upah akan dibayar satuan waktu dan hak cuti berpotensi tidak lagi berikan,
Lalu karyawan kontrak tidak lagi berbatas waktu dan perusahaan bisa PHK kapanpun secara sepihak saking bermasalahnya warga pun memplesetkan nya menjadi UU cilaka.
Belum lagi yang naskah yang beredar sebanyak 1035 halaman yang disodorkan pas pengesahan berjumlah 812 halaman enggak transparan dan gak pedulian terhadap masukan dari kritikan warga.
Padahal warga yang merasakan dampaknya kecelakaan ini Kadang sah undang-undang Cipta Kerja masih tetap berlaku.
Lain lagi Kementerian komunikasi dan informasi memutuskan memblokir 8 situs dan aplikasi internasional yang masih belum mendaftar Sebagai penyelenggara sistem elektronik atau PSE.
Masalahnya adalah semua situs dan aplikasi itu adalah situs yang digunakan warga dalam sehari-harinya dari platform game games dance team search engine Yahoo sampai aplikasi pembayaran elektronik Paypal resmi diblokir sejak tanggal 30 Juli 2022 lalu.
Kominfo bermaksud untuk melindungi warga dan negara di dunia digital dengan niatan linimasa media sosial tidak lagi berisi informasi simpang siur dan hoax sebenarnya tidak dadakan.
Kominfo sudah menerbitkan aturan untuk perusahaan teknologi bahwa wajib mendaftarkan diri sebagai penyelenggara sistem elektronik atau PSE yang tidak mendaftar akan diberikan sanksi blokir telah diminta sejak dua tahun.
Tapi hingga Tanggal 29 Juli 2022 hanya sebagian saja yang mendaftar masalah lainnya adalah content Creator di tiktok Fany Rush memberikan fakta yang lebih aneh situs Kominfo ternyata menggunakan PSE yang tidak terdaftar seperti incapsula yang berasal dari Amerika Serikat,
Kominfo juga melegalkan beberapa situs judi online yang pernah merugikan pemainnya hingga dua milyar rupiah padahal aturannya juga dilarang Kominfo melanggar aturannya sendiri.
Berarti protes warga pun berdatangan menaikkan #hastag blokir Kominfo ini menjadi masalah baru sejumlah pesohor yang menyampaikan uneg-unegnya terkait ini harus kena serangan digital seperti yang dialami Arie Kriting.
Baca Juga: KEJANGGALAN YANG BERUJUNG SKENARIO BARU? Berbagai Kejanggalan Dalam Rekontruksi Kasus Brigadir J!
Pemerintah bahkan bisa menggembosi KPK daripada memperkuat komisi ini sekian lama mengendap perubahan di undang-undang KPK yang diwacanakan sejak tahun 2010 tahun 2019 kembali mencuat tak melibatkan pimpinan KPK bahkan rapatnya tertutup waktu pembahasan yang super duper cepat hanya 13 hari saja,
Tak menghiraukan gelombang protes warga di luar gedung 19 bersamaan dengan Penghujung masa jabatan anggota DPR revisi UU KPK disahkan aneh belum lagi revisi undang-undang ini dianggap bermasalah.
Selain tidak mengindahkan suara publik dan KPK sendiri perubahan ini malah memperumit KPK dalam penindasan kasus dengan alur yang birokratis mengutip kata data Indonesian corruption watch.
Adanya ketidakjelasan norma dalam aturan terbaru KPK hal yang penurut paling jelas adalah pembentukan dewan pengawas yang diatur dalam pasal 37 A dan B yang bisa mengintervensi penyidikan hingga penggeledahan ini akan menjadi masalah dalam hal independency kebijakan di ranah kesehatan saja bisa aneh.
Sejak Juli tahun 2019 badan penyelenggara jaminan sosial atau BPJS Kesehatan telah defisit yang diperkirakan mencapai 13 triliun BPJS kesehatan pemerintah pun memutuskan untuk menaikkan iuran BPJS Sejak 1 Juli 2021.
Kenaikan iuran BPJS Kesehatan terakhir terjadi pada 1 Jan 2021 lalu tepatnya untuk peserta kelas 3 biaya yang harusnya dibayarkan naik dari 25.500 menjadi 35.000 perbulannya masih dari laporan yang sama Juli 2022.
BPJS Kesehatan secara bertahap akan menghapus kelas 1-3 untuk para pesertanya dan menggantinya dengan kamar rawat inap standar meski begitu isu kenaikan iuran untuk kesekian kalinya tahun ini masih simpang siur.
Karena banyak ya tes hanya saja kebijakan yang datang dan pergi tak jelas arahnya kemana hampir sama tidak jelasnya dengan BPJS itu sendiri dari kebocoran data penduduk yang diperjualbelikan secara online.
Hingga verifikasi data dan klaim layanan kesehatan Mulai berlaku 1 Juli 2020 masih soal kesehatan pada peraturan pemerintah pengganti UU atau Perpu penanganan virus Corona tahun 2020 disinyalir ada ketimpangan.
Ada aturan kekebalan hukum bagi anggota komite stabilitas sistem keuangan atau kssk disitu alias tidak bisa dipidana sendiri berisi Menteri Keuangan sebagai koordinator merangkap anggota dengan hak suara Gubernur Bank Indonesia punya hak suara,
Ketua dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan punya hak suara dan ketua dewan komisioner LPS tanpa hak suara pasal 27 ayat 2 menyebutkan bahwa pegawai Kementerian Keuangan Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan serta lembaga penjamin simpanan dan pejabat lainnya tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana,
Baca Juga: SUNGGUH MENGEJUTKAN! Hasil Rekontruksi Kasus Brigadir J, Inilah Motif Sesungguhnya!
Jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik,
Jokowi baru saja menandatangani peraturan pemerintah pengganti undang-undang tapi alih-alih menyelamatkan ekonomi katanya kebijakan lainnya lahir malah ironis tahun 2018.
Presiden Jokowi meresmikan badan pembinaan ideologi Pancasila atau BPIP masalahnya adalah besaran gaji ketua dewan pada tahun 2018.
Sebesar 112 juta rupiah yang kala itu dijabat oleh Megawati Soekarnoputri terkait penunjukkan Ibu Mega di beberapa jabatan strategis.
Hal ini tidak aneh lagi Ibu segala bisa ini pada bulan Oktober 2021 dilantik Jokowi sebagai ketua dewan pengarah badan riset dan inovasi nasional.***
Berita Terkait Pemerintahan Jokowi bisa KLIK DISINI
