Network
PRIANGANTIMURNEWS – Baru-baru ini, Luhut Binsar Pandjaitan membuat statement kontroversial.
Luhut mengkritik operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai sesuatu yang merusak citra Indonesia.
Luhut yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi atau Menko-Marvest, mengkritik cara kerja KPK.
Menurut Luhut, tindakan OTT kepada pejabat yang diduga korupsi atau maling negara, tidak baik bagi stabilitas pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Luhut dalam acara “Aksi pencegahan korupsi 2023 hingga 2024” pada hari Selasa, 20 Desember 2022.
"Karena ini mengubah negeri ini, kita enggak usaha bicara tinggi-tinggilah, kita OTT-OTT itu kan nggak bagus sebenarnya, buat negeri ini jelek banget," kata Luhut.
Luhut mengatakan, jika dengan adanya digitalisasi, maka korupsi tidak akan di Indonesia.
Dia menyebut, sistem digital harus diterapkan KPK karena akan membuat anggaran pemerintah mendapat laporan yang transparan dari para pemangku kebijakan.
Pernyataan Luhut lantas mendapat sorotan dari para pengamat. Tak sedikit yang menilai, bahwa usulan yang disampaikan Luhut malah akan ‘membudidayakan’ budaya korupsi.
Hal tersebut seperti yang disampaikan Sekjen Transparency International Indonesia, Danang Widoyoko.
Danang menilai seharusnya pemerintah berupaya keras mengurangi korupsi, bukan OTT KPK.
Baca Juga: Dinkes Tasikmalaya Catat Penyebaran Covid-19 Secara Nasional Tertinggi
"Luhut sepertinya tidak ingin ada penindakan, dan ini justru berbahaya karena akan membawa kita kembali mundur," ujar Danang.
Danang juga beranggapan, yang harus menjadi perhatian pemerintah seharusnya pengurangan tindak pidana korupsi bukan malah ott.***
