Komisi IX DPR RI, Netty Minta Pemerintah Gercep Selesaikan Masalah 11 WNI

- 20 Juni 2023, 13:35 WIB
11 WNI Ditahan Kepolisian Kamboja, DPR Desak Pemerintah Lakukan Hal Ini.
11 WNI Ditahan Kepolisian Kamboja, DPR Desak Pemerintah Lakukan Hal Ini. /Edi Mulyana/Priangantimurnews/PRMN/

PRIANGANTIMURNEWS - Adanya permasalahan yang dialami oleh 11 Warga Negara Indonesia (WNI), di Negara Kamboja. 

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar Gerak Cepat (Gercep) menyelesaikan masalah 11 WNI korban penipuan kerja yang sekarang ditahan di Kamboja. 

Menurut pengakuan mereka, awalnya mereka dijanjikan bekerja sebagai petugas call center,  namun justru dipekerjakan sebagai scammer atau penipu daring dan kemudian dijemput Kepolisian Kamboja. 

Baca Juga: 23 WNI Korban Konflik Perang Saudara di Sudan, Telah Tiba di NTB

Saat ini mereka sedang dalam proses penyelidikan oleh kepolisian setempat

"Dalam menyikapi hal ini pemerintah harus bekerja cepat menyelesaikan kasus ini," kata Netty Prasetiyani kepada Priangantimurnews.pikiran-rakyat.com Selasa 20 Juni 2023.

11 WNI yang ditahan di Kamboja itu memiliki keluarga yang mencemaskan keadaan mereka dan menantikan kepulangannya. 

Baca Juga: Dhiyauddin WNI Asal Aceh Juara Lomba Adzan di Arab Saudi, Hadiahnya Rp 4 M! Warganet Kasih Komentar Pedas!

“Pemerintah harus mendorong agar proses keimigirasian dan penyelidikan Kepolisian Kamboja dipercepat," kata Netty.

Tambah Netty, jangan sampai status ke-11 WNI tersebut terlantar dan kasusnya tidak jelas. Keluarga di tanah air juga perlu mendapat informasi yang jelas tentang keadaan para WNI tersebut.

Politisi perempuan asal Jawa Barat ini juga meminta agar aparat Kepolisian menelusuri agen tenaga kerja yang menyalurkan 11 WNI tersebut. 

Baca Juga: Dua WNI Ditemukan Meninggal Dibalik Reruntuhan Apartemen, Kedua Jenazah Akan Segera Dipulangkan ke Indonesia

“Usut tuntas pihak-pihak yang terlibat dalam penyaluran 11 WNI. Pastikan mereka mendapat hukuman yang setimpal,” ujar Netty. 

Kasus ini, lanjut Netty, harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk sungguh-sungguh menangani kasus penipuan kerja yang dapat mengarah pada tindak pidana perdagangan orang (TPPO). 

"Presiden harus turun tangan memimpin pemberantasan mafia TPPO yang kabarnya melibatkan oknum pejabat BP2MI," kata Netty.

Baca Juga: Virus Demam Babi Afrika Merebak, Netty Desak Pemerintah Gencarkan Edukasi

TNI dan Kepolisian, jangan biarkan nyawa rakyat Indonesia jadi taruhan kepentingan segelintir orang.***

Editor: Sri Hastuti


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x