Network
PRIANGANTIMURNEWS - Pernyataan Menkominfo Budi Arie Setiadi yang heran dengan dugaan kebocoran 337 data Dukcapil, ditanggapi sinis oleh rakyat Indonesia.
Data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang bocor itu telah diperjual belikan di internet.
Namun seolah menyangkal, Budi mengaku heran dengan jumlah kebocoran data sebanyak 337 juta padahal penduduk Indonesia berada di angka 277 juta.
Data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang bocor itu telah diperjual belikan di internet.
Namun seolah menyangkal, Budi mengaku heran dengan jumlah kebocoran data sebanyak 337 juta padahal penduduk Indonesia berada di angka 277 juta.
Baca Juga: Terkait Kasus Dugaan Korupsi BTS, Kejagung Periksa Dua Pejabat Kominfo
"Kalau bocor bilang 330 juta, lah NIK kita paling 200 juta. Masa, bocor 330 juta? Penduduk kita 277 juta, berarti kan ada 277 juta NIK," tanya Budi.
"Kok bocor 330 juta? Emang ada hantunya kita punya NIK?" tambahnya.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Kementerian Kominfo pada hari Kamis, 20 Juli 2023.
"Itu aja sudah nggak masuk akal, masa jumlah penduduk sama NIK lebih banyak NIK yang bocor. Itu 330 juta angkanya dari mana saya juga nggak ngerti," tambahnya.
"Kalau bocor bilang 330 juta, lah NIK kita paling 200 juta. Masa, bocor 330 juta? Penduduk kita 277 juta, berarti kan ada 277 juta NIK," tanya Budi.
"Kok bocor 330 juta? Emang ada hantunya kita punya NIK?" tambahnya.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Kementerian Kominfo pada hari Kamis, 20 Juli 2023.
"Itu aja sudah nggak masuk akal, masa jumlah penduduk sama NIK lebih banyak NIK yang bocor. Itu 330 juta angkanya dari mana saya juga nggak ngerti," tambahnya.
Baca Juga: Menteri Kominfo Jhonny G Plate Jadi tersangka korupsi BTS, Kerugian Negara Capai 8 Triliun
Hal tersebut merupakan pernyataan tanggapan kepada pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto yang menyampaikan informasi kebocoran data rakyat Indonesia.
Disampaikan dalam akun Twitternya dengan nama @secgron dimana data yang bocor diantaranya adalah:
Nama lengkap, NIK, Nomor KK, tanggal lahir, alamat, nama ayah, nama ibu, NIK ayah, NIK ibu, nomor akta lahir/nikah, termasuk data-data pribadi lainnya.
"Kali ini yang bocor adalah data kita semua di Dukcapil sebanyak 337 juta data," cuit Teguh.
Beberapa kali data bocor yang disanggah dan dibantah oleh pihak pemerintah pun dikritiknya. Pasalnya hal tersebut menyangkut privasi rakyat dan keamanannya.
Hal tersebut merupakan pernyataan tanggapan kepada pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto yang menyampaikan informasi kebocoran data rakyat Indonesia.
Disampaikan dalam akun Twitternya dengan nama @secgron dimana data yang bocor diantaranya adalah:
Nama lengkap, NIK, Nomor KK, tanggal lahir, alamat, nama ayah, nama ibu, NIK ayah, NIK ibu, nomor akta lahir/nikah, termasuk data-data pribadi lainnya.
"Kali ini yang bocor adalah data kita semua di Dukcapil sebanyak 337 juta data," cuit Teguh.
Beberapa kali data bocor yang disanggah dan dibantah oleh pihak pemerintah pun dikritiknya. Pasalnya hal tersebut menyangkut privasi rakyat dan keamanannya.
Baca Juga: Bakti Kominfo Wilayah Kerja IV Surabaya Bangun SDM Jaringan di 14 BUMDes
"Padahal yang bocor itu adalah data publik dan yang menanggung kerugiannya adalah masyarakat. Bahkan rekomendasi pun tak pernah diberikan sama sekali," tambahnya.
Beberapa kasus data yang pernah bocor dan menjadi perbincangan panas netizen diantaranya adalah:
Kebocoran 34 data paspor, 3,2 miliar data Aplikasi Peduli Lindungi, 45 Juta data MyPertamina, 105 juta data KPU, 679 ribu data surat yang dikirim ke Presiden Jokowi.
Termasuk 35 juta data pengguna MyIndihome dan 19 juta data BPJS Ketenagakerjaan.
Mendengar kasus data yang bocor kembali, rakyat Indonesia kesal dengan pernyataan Menkominfo yang menyebut kebocoran 337 juta data bocor adalah hal tak masuk akal.
Netizen menimpal bahwa yang tidak masuk akal dengan pernyataannya adalah Menkominfo, sementara kasus KTP lebih dari satu sering terdengar di media massa.
"Padahal yang bocor itu adalah data publik dan yang menanggung kerugiannya adalah masyarakat. Bahkan rekomendasi pun tak pernah diberikan sama sekali," tambahnya.
Beberapa kasus data yang pernah bocor dan menjadi perbincangan panas netizen diantaranya adalah:
Kebocoran 34 data paspor, 3,2 miliar data Aplikasi Peduli Lindungi, 45 Juta data MyPertamina, 105 juta data KPU, 679 ribu data surat yang dikirim ke Presiden Jokowi.
Termasuk 35 juta data pengguna MyIndihome dan 19 juta data BPJS Ketenagakerjaan.
Mendengar kasus data yang bocor kembali, rakyat Indonesia kesal dengan pernyataan Menkominfo yang menyebut kebocoran 337 juta data bocor adalah hal tak masuk akal.
Netizen menimpal bahwa yang tidak masuk akal dengan pernyataannya adalah Menkominfo, sementara kasus KTP lebih dari satu sering terdengar di media massa.
Baca Juga: 15 Situs Judi Online yang Berkedok Game Gaple Biasa Resmi Diblokir Kominfo
Seperti Dukcapil yang baru-baru ini memberikan informasi kepemilikan enam KTP Panji Gumilang, Pemimpin Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun yang terikat penistaan agama Islam.
Mendengar pernyataannya Netizen ramai-ramai mengkritik Menkominfo. Seperti yang pertanyakan oleh akun @syhrizalfa:
"Berarti ada 100 juta KTP palsu ??? kira-kira buat apa ya?" tanyanya.
Pertanyaan serupa juga disampaikan oleh akun @53ndi, disertai dengan sindiran halus:
"Berarti 100 Juta KTP Ganda
kira2 kalau buat pemilu dapet berapa persen kursi yah ?" tambanya.
Sementara akun @crdid7 dengan lugas menyindir kementerian tersebut:
"Gak masuk akal juga, sekelas institusi Menkominfo bisa bocor," ungkapnya.
Sementara akun @adaysixkiller mengaitkan kebocoran data dengan agenda terselubung Pemilu 2024 termasuk pemalsuan KTP.
"Hahahaha. Bocornya kalo mau pilpres mulu yee. Sekali-kali lah bocor kalo lagi malam taun baruan," ungkapnya.
Dampak banyaknya kasus kebocoran data menyebabkan rakyat Indonesia muak dengan keamanan program kan keamanan pemerintah, menyebabkan hilangnya kepercayaan pada instansi.
Data yang bocor dapat disalahgunakan dalam tindakan kriminal seperti penipuan, pemerasan, pinjaman, lebih parahnya dapat mengancam nyawa seseorang.
Kementerian Dalam Negeri juga telah angkat bicara terkait kebocoran data pada Minggu 16 Juli 2023 lalu. Disampaikan oleh Benny Irawan Kepala Pusat Penerangan Kemendagri
"Untuk sementara, dapat diinformasikan bahwa data yang ada di breachforums," ungkap Benny.
"Jika dilihat dari format elemen datanya,
tidak sama dengan database kependudukan yang saat ini terdapat pada Ditjen Dukcapil," paparnya.
Sementara pernyataan dari Anggota Komisi 1 DPR RI H. Sukamta menyampaikah bahwa kebocoran yang sering kali terjadi menunjukkan keamanan yang rapuh.
Serta menunjukkan kelemahan yang benar-benar sama di berbagai server data milik pemerintah.
"Kebocoran dara yang berulang di lembaga-lembaga pengelola data milik pemerintah menunjukan hacker telah menemukan kelemahan yang sama," ungkap Sukamat.
"Diberbagai server data pemerintah sehingga harus dilakukan upaya luar biasa untuk mencegah kebocoran kembali," tegasnya.***
Seperti Dukcapil yang baru-baru ini memberikan informasi kepemilikan enam KTP Panji Gumilang, Pemimpin Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun yang terikat penistaan agama Islam.
Mendengar pernyataannya Netizen ramai-ramai mengkritik Menkominfo. Seperti yang pertanyakan oleh akun @syhrizalfa:
"Berarti ada 100 juta KTP palsu ??? kira-kira buat apa ya?" tanyanya.
Pertanyaan serupa juga disampaikan oleh akun @53ndi, disertai dengan sindiran halus:
"Berarti 100 Juta KTP Ganda
kira2 kalau buat pemilu dapet berapa persen kursi yah ?" tambanya.
Sementara akun @crdid7 dengan lugas menyindir kementerian tersebut:
"Gak masuk akal juga, sekelas institusi Menkominfo bisa bocor," ungkapnya.
Sementara akun @adaysixkiller mengaitkan kebocoran data dengan agenda terselubung Pemilu 2024 termasuk pemalsuan KTP.
"Hahahaha. Bocornya kalo mau pilpres mulu yee. Sekali-kali lah bocor kalo lagi malam taun baruan," ungkapnya.
Dampak banyaknya kasus kebocoran data menyebabkan rakyat Indonesia muak dengan keamanan program kan keamanan pemerintah, menyebabkan hilangnya kepercayaan pada instansi.
Data yang bocor dapat disalahgunakan dalam tindakan kriminal seperti penipuan, pemerasan, pinjaman, lebih parahnya dapat mengancam nyawa seseorang.
Kementerian Dalam Negeri juga telah angkat bicara terkait kebocoran data pada Minggu 16 Juli 2023 lalu. Disampaikan oleh Benny Irawan Kepala Pusat Penerangan Kemendagri
"Untuk sementara, dapat diinformasikan bahwa data yang ada di breachforums," ungkap Benny.
"Jika dilihat dari format elemen datanya,
tidak sama dengan database kependudukan yang saat ini terdapat pada Ditjen Dukcapil," paparnya.
Sementara pernyataan dari Anggota Komisi 1 DPR RI H. Sukamta menyampaikah bahwa kebocoran yang sering kali terjadi menunjukkan keamanan yang rapuh.
Serta menunjukkan kelemahan yang benar-benar sama di berbagai server data milik pemerintah.
"Kebocoran dara yang berulang di lembaga-lembaga pengelola data milik pemerintah menunjukan hacker telah menemukan kelemahan yang sama," ungkap Sukamat.
"Diberbagai server data pemerintah sehingga harus dilakukan upaya luar biasa untuk mencegah kebocoran kembali," tegasnya.***
