PRIANGANTIMURNEWS - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengecam dengan tegas terkait pernyataan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang menentang pembentukan negara Palestina.
Dalam keterangan persnya pada Jumat, 26 Januari 2024, Jokowi menegaskan bahwa pernyataan Netanyahu tentang tidak adanya masa depan untuk two-state solution—solusi dua negara—tidak dapat diterima.
Pada saat yang sama, Joko Widodo juga mengutuk keras serangan Israel atas kamp pengungsi Khan Younis di Jalur Gaza, hingga mengakibatkan korban jiwa dan puluhan orang terluka.
Baca Juga: Densus 88 Antiteror Polri Menggeledah Rumah Terduga Teroris di Solo dan Sekitarnya
Dia menilai bahwa data pelanggaran hukum internasional yang telah dilakukan oleh Israel sudah terlalu panjang.
Sebelumnya, Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri memberikan laporan kepada Presiden Jokowi setelah hadir dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB di New York, AS.
Dalam debat tersebut, Retno menolak keras pernyataan Netanyahu. Jokowi menginstruksikan Menlu Retno supaya terus membawa suara tegas Indonesia dalam mendukung perjuangan Palestina.
Baca Juga: Pj Gubernur Jabar Pimpin Upacara Puncak HBI ke 74 di Bandara Kertajati
Selain itu, Jokowi menegaskan bahwa Indonesia menolak masuknya kapal Israel ke wilayah Indonesia.
Dia menyatakan kembali bahwa pelabuhan-pelabuhan di Indonesia tidak digunakan untuk melayani kepentingan Israel.
Pada tanggal 21 Januari 2024, PM Netanyahu merilis pernyataan video yang menolak seruan Amerika untuk membuat skenario pasca perang, termasuk pembentukan negara Palestina.
Baca Juga: Dua Pelaku Pemerasan di Bekasi Ditangkap, Ancam Korban Gunakan Air Softgun
Netanyahu berargumen bahwa hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel. Namun, sikap ini mendapat kecaman luas, termasuk dari Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang menyatakan bahwa penolakan terhadap solusi dua negara dan hak kenegaraan bagi rakyat Palestina adalah hal yang tidak dapat diterima.
Guterres menekankan bahwa hak rakyat Palestina untuk membangun negaranya sendiri harus diakui oleh semua orang.***