PRIANGANTIMURNEWS - Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kota Tasikmalaya kolaborasi dengan KTNA tingkat Kecamatan Indihiang melakukan dialog dengan DPRD dan Perintah Kota Tasikmalaya.
Dalam dialognya, KTNA dengan pihak terkait membahas berbagai hal mulai dari produksi, pengolahan, pemasaran, hingga permasalahan akibat dampak dari penyaluran bantuan sosial.
"Sebetulnya kegiatan dialog dan silaturahmi ini rutin dilaksanakan minimal 2 bulan sekali. Kita selalu diskusi masalah pertanian dari mulai proses pengolahan sampai pascapanen, semua hasil dialog menjadi PR pengurus KTNA." kata Munir Setiawan Rabu 20 Desember 2021.
Baca Juga: Pemilik Akun FB Bang Ade Yusuf Diburu, Menghina Orang Tasikmalaya
Munir menyebut, dalam dialog itu juga membahas keberlangsungan petani di Kota Tasikmalaya bisa berdaya apa tidaknya.
"Kami berharap jangan sampai program pemerintah dibuat tapi hanya sekedar produksi, tidak berpikir bagaimana paska produksinya," ujarnya.
Dia mengaku memiliki usul, petani Kota Tasikmalaya harus belajar dari pemerintah Jawa Tengah, khususnya dalam penyerapan gabah.
Baca Juga: Usai Rilis Sketsa Wajah Pembunuh Ibu dan Anak di Subang, Yosef dan Yoris Langsung Ziarah ke Makam
"Saya punya usul sepertinya petani Kota Tasikmalaya ini harus belajar dari pemerintah Jawa Tengah. Di sana diterapkan aturan pemerintah kerjasama dengan KTNA untuk penyerapan gabah," ujarnya.
Menurut.Munir di Jawa Tengah gabah diolah minimal 500 ribu. Soalnya hanya 300 -400 sekian. Kalau dibeli oleh KTNA bisa Rp500 ribu per kuintal.
"Jadi di Jawa Tengah gabah di olah minimal 500 ribu, soalnya sekitar 300 sekian sampai 400 sekian, tetapi jika di beli oleh KTNA di belinya 500 ribu per kwintal." ujarnya.
Lanjutnya, gabah diolah jadi beras, minimal jadi 60 kg per kwintal gabah. Kalau dijual ke pemerintah 10 ribu per kilogram jadi Rp600 ribu per kuintal. Ada keuntungan 100 ribu buat KTNA.
"Kalau kita jual ke pemerintah 10 ribu per kg, jadi 600 ribu rupiah. Ada keuntungan 100 ribu rupiah buat kelompok tani atau KTNA," katanya.
Uang 100 ribu ini tidak hanya milik KTNA tetapi bisa dipotong biaya produksi, biaya packing, upah kerja, jadi KTNA tanpa di beri anggaran dari pemerintah pun insyaallah berjalan.
Baca Juga: Cara Download YouTube MP3, Ubah Cepat Menjadi Lagu Kualitas 128kbps Terbaik dengan Savefrom
Kalau PNS di Kota Tasikmalaya ada sekitar 7000 PNS di kali 10rb, sudah berapa ton per bulan bisa menyerap hasil produksi para petani lokal.
Kita akui kalau perhatian dari pemerintah alhamdulillah sudah bagus karena percepatan panen dari mulai pupuk, teknologi, ini sudah maksimal.
Cuman follow up ke sananya, tidak ada lanjutan. Ini bagian dari dinas pertanian, atau dari Indag ataupun dari dinas yang bisa memfasilitasi hasil produksi pertanian ini.
Tinggal bagaimana follow up nya pemerintah mungkin dengan KTNA, KTNA nanti sosialisasi dengan kelompok tani, karena terus terang, saya punya visi.
Bagaimana petani ini bisa menikmati hasil pertaniannya. Seperti kemarin banyak permasalahan harga, salah satu solusinya, petani harus membuat inovasi penjualan.
Baca Juga: Leg Pertama Final Piala AFF 2020, Indonesia Dibantai Thailand 4-0
"Contohnya petani Dadan Melon ia menanam dan menjual dengan cara dipasarkan di media sosial, akhirnya pelanggan datang. Padahal harganya cukup fantastis. Kalau dijual di pasar hanya 8000 kan kalau dipetik sendiri beda lagi harganya."ujarnya.***