Ratusan Mahasiswa Datangi Kantor DPRD Pangandaran, Menolak Kenaikan BBM Subsidi

7 September 2022, 21:15 WIB
Ratusan Mahasiswa Datangi Kantor DPRD Pangandaran, Menolak Kenaikan BBM Subsidi /

PRIANGANTIMURNEWS - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Masyarakat Pangandaran Bergerak (Mapaba) melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Pangandaran guna menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.

Aksi unjuk rasa tersebut mendapatkan pengawalan ratusan personil gabungan Polres Pangandaran, Satpol PP dan TNI.

Aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM diwarna orasi dari para mahasiswa yang merupakan gabungan dari Unpad Progresif, BEM STITNU, DPM STITNU, PMII STITNU, PMII Padjadjaran, GAZA, Ikmal, Masyarakat Langkap, Alam Cigugur.

Baca Juga: Sakit dan Demam, Ria Ricis Mengalami Mastitis, Apa Itu Mastitis? Simak Informasi Selengkapnya

Koordinator Lapangan Yosep mengatakan berdampak besar terhadap ekonomi rakyat, terutama imbasnya kepada naiknya harga kebutuhan pokok masyarakat.

"Dengan naiknya harga BBM, seluruh harga bahan pokok masyarakat juga ikut naik. Tentu masyarakat sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, utamanya mereka yang berpenghasilan minim/inflasi.” katanya.

Maka dari itu, ada empat tuntutan yang disampaikan MAPABA dalam aksi unjuk rasa tersebut.

Baca Juga: BSU Pekerja Segera Cair! Kemenaker Terima 5 Juta Data Calon Penerima Bantuan, Simak Syaratnya

1. Menolak keras kebijakan kenaikan harga BBM

2. Menuntut penguatan regulasi tentang BBM bersubsidi agar tepat sasaran.

3. Mendesak DPRD Kabupaten Pangandaran untuk menolak kenaikan BBM Bersubsidi.

4. DPRD Kabupaten Pangandaran Mengirimkan Surat penolakan ke DPR RI mengenai kenaikan BBM atas nama rakyat Pangandaran.

5. Jika tuntutan ini tidak terpenuhi, maka kami pastikan akan datang kembali dengan jumlah masa yang lebih banyak.

Baca Juga: Profil Manuel Perez Cascallana Asisten Pelatih Baru Persib Bandung

Yosep menyayangkan adanya satu Fraksi DPRD Kabupaten Pangandaran yang tidak menandatangani kesepakatan tuntutan yang nantinya kesepakatan tersebut akan dikirimkan ke Pemerintah Pusat dan DPR RI.

"Karena ada satu fraksi yang tidak menandatangani karena sedang ada kegiatan internal, maka kita akan kembali mengelar aksi," ujarnya.***

 

 

Editor: Muh Romli

Tags

Terkini

Terpopuler