Petani dan DPRD Pangandaran Tolak Rencana Pemerintah Impor Beras

- 30 Maret 2021, 12:22 WIB
Serikat Rakyat Marhaen (SERAM) Kabupaten Pangandaran saat mendatangi kantor DPRD.
Serikat Rakyat Marhaen (SERAM) Kabupaten Pangandaran saat mendatangi kantor DPRD. /Dok. DPRD/

PRIANGANTIMURNEWS- Serikat Rakyat Marhaen (SERAM) Kabupaten Pangandaran, yang merupakan gabungan dari kelompok tani dan pelaku usaha pertanian mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Derah Kabupaten Pangandaran.

Mereka menyatakan sikap menolak pernyataan pemerintah melalui Menteri Perdagangan dan Menko Perekonomian tentang rencana impor satu juta ton beras.

Sekretaris Jendral Serikat Rakyat Marhaen Kabupaten Pangandaran Andang Nusa Putera mengatakan, pihaknya dengan tegas menolak tentang rencana impor beras. Pasalnya saat ini dilapangan terjadi penurunan harga gabah yang sangat merugikan petani. Padahal, saat ini petani diberbagai wilayah sedang melaksanakan panen raya.

Baca Juga: Korsel Buka Tenaga Magang Indonesia di Bidang Pertanian, Yusuf: Kita Harus Ambil Peluang Itu

”Panen raya itu seharusnya menjadi momen yang sangat membahagiakan bagi para petani, tetapi sekarang malah sebaliknya, petani menjadi susah,” ungkapnya.

Menurutnya, hal tersebut sangat miris, dimana Indonesia sebagai negara agraria, tetapi negara tidak hadir disana, malah membuat petani semakin sengsara ”Seharusnya hasil petani itu dibeli oleh Negara,” tuturnya.

Yayat, Serikat Rakyat Marhaen perwakilan Kecamatan Sidamulih mengatakan, sebagai petani dirinya menolak rencana impor satu juta ton beras.

Dikatakanya, selain itu, dengan kebijakan kartu tani, beberapa waktu yang lalu para petani kesulitan untuk memperoleh pupuk sebab tidak semua petani memiliki kartu tani tersebut.

”Kita mau buat kartu tani birokrasinya berbelit-belit, kata Dinas terkait harus dari desa, sementara pihak desa menyarankan melalui dinas terkait. Petani jadi makin susah kalau seperti ini,” ungkapnya.

Halaman:

Editor: Agus Kusnadi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x