Network
Untuk itu Asep menerangkan, kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026 merupakan wujud janji politik Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran terpilih.
"Ada hal prinsip dalam pembuatan RPJMD seperti, hubungan antar dokumen (RPIMD Provinsi dan RPJMN), telaah keselarasan hubungan atau titik sambung RPIMD 2016-2021 dengan RPJMD 2021-2026, telaah keselarasan hubungan RPJPD 2016-2025 dengan RPJMD 2021-2026, telaah keselarasan hubungan RTRW 2018-2038 dengan RPJMD 2021-2026, telaah keselarasan hubungan KLHS dengan RPJMD 2021-2026, telaah keselarasan hubungan dokumen RPJMD daerah sekitar Kabupaten/Kota lain," sambungnya.
RPJMD Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026 merupakan perumusan visi misi pembangunan yang menunjukan cita-cita bersama masyarakat kabupaten Pangandaran.
Baca Juga: Pemda akan Libatkan Peran Migran Asal Pangandaran untuk promosikan Wisatanya ke Turis Mancanegara
"Pada tahapan dan prosesnya juga dilibatkan para stakeholder pembangunan daerah yang merefleksikan kekuatan dan potensi khas daerah sekaligus menjawab permasalahan dan isu strategis Kabupaten Pangandaran," terang Asep.
Secara umum Asep mengharapkan dokumen RPJMD mampu menjadi pedoman bagi seluruh warga masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan daerah.
Karena itu RPJMD harus menjadi muara seluruh Pelaksanaan pembangunan 5 tahun ke depan di kabupaten Pangandaran.
Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam penyelarasan visi misi serta program pembangunan daerah merupakan salah satu perwujudan, dari pendekatan perencanaan partisipatif.
Baca Juga: Bupati Pangandaran Jeje Resmikan Gedung Kantor Bappeda di Kota Baru
"Dalam menentukan arah kebijakan dan skala prioritas pembangunan daerah, untuk menghantarkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, sebagaimana dicita-citakan dalam UUD 1945," ucap Ketua DPRD Pangandaran ini.***
