Network
PRIANGANTIMURNEWS- Genaf 20 bulan Pandemi Covid-19 melanda Indonesia dan telah memberikan berdampak negatif pada sendi kesehatan, pendidikan termasuk perekonomian.
Pandemi Covid-19 telah memaksa pemerintah untuk memberlakukan pembatasan sosial sebagai upaya mengurangi dampak penyebaran Covid-19.
Pembatasan tersebut telah menyebabkan turunnya intensitas kegiatan ekonomi yang menyebabkan terjadinya economic seatbacks.
Baca Juga: Atlet Peraih Medali Emas PON XX Papua, Rendy dan Regi Dapat Bonus dari Pemkab Pangandaran
Sebagai kontribusi untuk mendukung upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan digitalisasi penyelenggaraan pelayanan publik.
Pelayanan publik dilaksanakan hampir di seluruh layanan mulai dari layanan administrasi hukum umum, layanan keimigrasian, layanan kekayaan intelektual, dan layanan hukum lainnya.
Layanan ini bertujuan untuk mengoptimalkan kondisi digitalisasi layanan Kemenkumham dihadirkan bagi masyarakat melalui kegiatan Legal Expo dalam rangka perayaan Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) 2021.
Layanan mengoptimalkan digitalisasi sesuai dengan tema Kemenkumham Semakin PASTI Bangga Melayani, Bangsa Mewujudkan Pelayanan Kelas Dunia.
Baca Juga: Ridwan Kamil : Al-hamdulillah, Jawa Barat Ke-2 Provinsi Terbaik untuk Kebebasan Pers/Media
Kegiatan yang terdiri dari pameran pelayanan publik, webinar series, dan rangkaian hiburan dilaksanakan mulai 25-26 dan dapat diakses oleh masyarakat baik secara online, virtual exhibition, maupun offline di Lotte Shopping Avenue
Diharapkan layanan pameran dapat memberikan layanan, edukasi, sekaligus hiburan kepada masyarakat. Kegiatan ini merupakan komitmen Kemenkumham untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi.
“Kemenkumham dituntut untuk adaptif dan lincah (agile) harus menjadi organisasi pembelajar yang banyak menghasilkan inovasi, keluar zona nyaman (comfort zone), meninggalkan pola kerja business usual, dan mulai selalu berpikir untuk membangun legacy,” kata Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Dirjen AHU, Cahyo R. Muzhar 25 Oktober 2021.
Baca Juga: BREAKING NEWS, Dua Kereta LRT Jabodebek Kecelakaan di Jalur Layang Ruas Munjul
Melalui Legal Expo, Kemenkumham juga melakukan pelayanan dan konsultasi baik secara langsung maupun secara virtual pada beberapa layanan unggulan yang dimiliki oleh unit utama sebagai bagian dari kegiatan pameran pelayanan publik.
Pameran pelayanan publik yang lebih menekankan pada aspek virtual tersebut juga merupakan wujud dari birokrasi digital melalui adaptasi kebiasaan baru disaat pandemi Covid-19 melanda yang menyebabkan terbatasnya kegiatan masyarakat.
“Selain mencerminkan wujud birokrasi digital, pelayanan virtual tersebut sesuai dengan konsep adaptasi kebiasaan baru guna menjaga produktivitas pelayanan kepada publik dengan penerapan perilaku pencegahan penularan Covid-19,” ujar, Cahyo.
Baca Juga: Jangan Tertipu, Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 22 hanya di laman prakerja.go.id
Selain pelayanan pada unit utama, dilaksanakan pameran pelayanan publik Kemenkumham secara serentak di Kantor Wilayah Kemenkumham di seluruh Indonesia mengedepankan protokol kesehatan.
Tidak hanya pameran pelayanan publik, dalam kegiatan ini juga disajikan webinar series bertemakan pelayanan publik Kemenkumham untuk wujudkan pelayanan kelas dunia
Melalui peran dari Ditjen AHU perseroan perorangan yang baru dirilis, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dengan pemberian ruang akses keadilan, Ditjen KI dengan pendaftaran merek dan karya tanpa sengketa hak cipta.
Baca Juga: Resmi Dibuka Hari Ini, Simak, Tahapan Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 22
Tak hanya itu pelayanan Direktorat Jenderal Imigrasi dengan kebijakan izin tinggal dan visa pada masa pandemi Covid-19.
Melalui rangkaian kegiatan perayaan HDKD 2021 ini, seluruh insan Kemenkumham tetap berkomitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah melalui birokrasi yang lebih adaptif, cepat dalam proses pelayanan, dan pengambilan keputusan dengan dukungan teknologi digital hingga mengantarkan Kemenkumham menjadi organisasi dengan pelayanan publik kelas dunia.***
