Network
PRIANGANTIMURNEWS- Menyikapi berbagai persoalan di Indonesia termasuk di Kota Tasikmalaya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Tasikmalaya lakukan audensi sampaikan 5 poin tuntutan.
Ketua KAMMI Tasikmalaya, Nandang Kurniadi menyebut berdasarkan hasil kajian ada 5 poin yang kita tuntut. Lima poin itu sudah kita sampaikan ke DPRD Kota Tasikmalaya.
5 poin yang kami tuntut dan di sampaikan ke DPRD Kota Tasikmalaya diantaranya:
Baca Juga: Meta pemilik Facebook, Akan Mengekang Misinformasi Pemerintah Rusia
1. Menuntut pemerintah untuk menstabilkan harga dan menjamin ketersediaan bahan pokok.
2. Menuntut Presiden dan pemerintah untuk bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 dan 3 periode kepresidenan.
3. Menuntut pemerintah untuk menunda dan mengkaji ulang perihal Ibu Kota Negara (IKN).
4. Menuntut pemerintah untuk menunda kebaikan PPN 11 persen.
5. Menolak kenaikan BBM.
Baca Juga: Menganiaya Warga di Perum Cisalak Tasikmalaya, Tiga Anggota Geng Motor Ditangkap Polisi
Selain itu tujuan dari audensi ini bahwasannya Kota Tasikmalaya itu sedang mengalami krisis kepemimpinan dari pemerintah pak Budi - Yusuf. Setelah Wali Kota terjerat kasus korupsi dan menjadikan sekarang pak Yusuf menjadi Wali Kota.
"Satu hal yang sangat mencengangkan Kota Tasikmalaya itu di klaim sebagai kota termiskin di Jawa Barat. Memang dilihat tidak ada program khusus untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan."kata, Nandang.
Ia menyebut, ada hal yang menjadi miris kami, ketika membaca rencana strategis RPJMD dari walikota itu tuh tertera isu strategis yang paling pertama itu kemiskinan.
Baca Juga: Sudah di Rumah Sakit, Nikita Willy Siap Melahirkan Anak Pertama
Tetapi kalo dalam pelaksanaan program nya sedikit terkait program program yang terkait dengan kemiskinan ini. Ini yang kami suarakan kepada legislatif dan juga eksekutif nya dalam rencana yang tadi.
Sebetulnya untuk program 2022 di akhir masa jabatan Wali Kota supaya nampak ada hasil, anggaran APBD bisa di arahkan, jika nomer 1 itu kemiskinan, maka anggaran harus banyak di alokasi kan ke kemiskinan, jangan ke yang lain.
Kalo ada lagi selain poin 1 masalah kemiskinan tetapi masalah pendidikan, alokasikan khusus untuk masalah pendidikan sehingg nantinya dapat di selesaikan.
Baca Juga: Pengadilan Perancis Menuntut Denda 150 Juta Euro Terhadap Google
"Saya sarankan pemerintah harus serius dalam menyelesaikan pekerjaan nya. Fokuskan mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu jangan tumpang tindih sehingga programnya tidak maksimal."katanya.
Tadi saya cerna dari tanggapan DPRD itu memang normatif sesuai dengan tugas fungsinya dewan. Kita juga tidak hanya menyalahkan eksekutif saja dalam menyikapi poin-ppin yang kami sampaikan.
"Kami pun berharap bahwasanya legislatif harus melakukan pengawasan yang jeli kepada pemerintahan, jangan sampai kita datang kembali mengoreksi tugas legislatif dengan mewakili rakyat.
Baca Juga: Siswi MAN Fasih Bahasa Inggris diterima di Enam Universitas Luar Negeri
"Fungsi DPR itu memang harus cerdas dalam hal pengawasan. Jangan sampai legislatif itu dipermainkan sama eksekutif sehingga terjadi ada nya korupsi legislatif tidak tahu. Mudah mudahan legislatif lebih jeli dalam menangani permasalahan ini."ujarnya.***
