PRIANGANTIMURNEWS -Partai Demokrat tak diundang untuk menghadiri perayaan puncak Bulan Bung Karno (BBK) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu 25 Juni 2022.
Baca Juga: Hasto Sebut Basuki Hadimuljono Salah Satu Kandidat Cawapres untuk Dampingi Ganjar
Karena itu Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta maaf kepada Partai Demokrat.
"Saya komunikasi dengan Mas Teuku Riefky mengenai acara ini karena memang ini adalah konsolidasi partai. Kami komunikasi intens dengan teman-teman Partai Demokrat," ujar Hasto kepada awak media.
Hasto mengaku menyampaikan permintaan maaf itu secara langsung kepada Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya.
Namun demikian, partai berlogo banteng moncong putih itu mengundang partai politik lainnya untuk datang ke perayaan puncak BBK.
Baca Juga: PPP Gabung PDIP, Netizen Balas Pantun Hasto Kristiyanto!
Hasto menjelaskan bahwa Demokrat memiliki pandangan politik yang berbeda dengan PDI Perjuangan. Partai Demokrat memang sudah berkoalisi dengan Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).
Sementara itu, PDI Perjuangan sudah mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon calon presiden (capres) pada Pilpres 2024.
Untuk itu, Hasto menginginkan hubungan antara Demokrat dengan NasDem dan PKS menjadi renggang karena diundang ke acara partai yang beda pandangan politik.
Baca Juga: CEK FAKTA: Megawati Soekarnoputri Koma, Ini Penjelasan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
"Saya bilang sama Mas Teuku Riefky, 'Mas mohon maaf karena Demokrat ini 'kan ada etika politik bersama dengan PKS, nanti dengan Partai NasDem, yang penting komunikasi secara intens'," jelas Hasto.
Ia menuturkan bahwa PDI Perjuangan akan terus berkomunikasi dengan Demokrat usai akhir pekan lalu kedua partai elit itu bertemu.
Sebelumnya, pada hari Minggu (18/6), Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah bertemu.
Sementara itu, perwakilan partai politik yang sudah menyatakan hadir, yaitu Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Partai Perindo.
Baca Juga: Delapan Fraksi Parpol DPR Sistem Tolak Proporsional Tertutup
Berdasarkan jadwal Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran calon presiden dan wakil presiden mulai 19 Oktober hingga 25 November 2023.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), calon presiden/wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden/wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.***