PRIANGANTIMURNEWS - Keadilan dalam perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Wali Kota dan Bupati termasuk DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD sangat diharapkan.
Namun dalam keadilan pemilu tidak bisa dijamin dengan hanya mengucapkan janji dan sumpah janji, karena janji dan sumpah janji diduga seringkali di ingkari. Hanya Allah dan pelaku yang mengingkari yang tahu.
Dalam kunjungan kerja (kunker) ke Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian menjelaskan ada 7 kunci kesuksesan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
Baca Juga: Polri dan Polres Tasikmalaya Jelang Pemilu 2024 Lakukan Hal Ini
"saya menjelaskan kunci sukses pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Dan saya menegaskan kesuksesan tersebut ditentukan oleh dukungan banyak pihak, sedikitnya ada 7 kunci," dikutip dari instagram @titokarnavian Senin 30 Oktober 2023.
Tito menyebut, saya merinci, ada tujuh stakeholder terdiri dari penyelenggara pemilu (KPU), pengawas (Bawaslu, DKPP, lembaga non-bawaslu), pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda).
Selain itu termasuk aparat keamanan (TNI/Polri, Satpol PP, Satlinmas), Parpol/Paslon/Caleg, media/pers, dan masyarakat.
Baca Juga: PSI Bergabung dengan KIM, Dukung Prabowo-Gibran di Pemilu 2024
"Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU), saya berharap KPU harus mampu membuat program-program dengan baik dari tahapan serta aturan Pemilu. Tak kalah penting pula peran dari kepala daerah,"kata Tito.
Peran kepala daerah kita minta untuk membantu dua hal saja, sarana-prasarana, yang tak punya gedung, ada KPU tak punya gedung, Bawaslu tak punya gedung, dibantu.
Kecuali kalau KPU dan Bawaslunya sudah punya anggaran untuk menyewa tempat. Kalau enggak punya, dibantu dengan gedung-gedung yang kosong punya Pemda.
Baca Juga: Viral! Warga Karyamukti Ancam Golput Pada Pemilu 2024, Sebelum Jalan Diperbaiki: Kami Sudah Lelah
Salah satu peran kepala daerah dalam mendukung Pemilu dan Pilkada 2024 yaitu melanjutkan distribusi logistik, terutama ke daerah-daerah terpencil.
"Saya juga tak ragu mendorong Pemda menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk keperluan Pemilu tersebut,"kata Tito.
Pihak Kemendagri juga telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait BTT, hal ini sebagai dasar hukum.
Baca Juga: Amankan Pemilu 2024 Polres Tasikmalaya Lakukan Kontinjensi Merah
"Saya mendorong Pemda di Sultra segera mengalokasikan anggaran dan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD),"kata Tito.
"Saya juga memaparkan 8 Kabupaten/Kota di Sultra yang sudah menyepakati besaran anggaran hibah, tetapi belum menandatangani NPHD,"ujar Tito.
Dalam acara tersebut dilakukan penandatanganan NPHD tingkat provinsi dalam rangka pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sultra tahun 2024.
Baca Juga: Kader PAN Tingkat Bawah Ingin Zulkifli Hasan Naik Jadi Capres pada Pemilu 2024
Turut dihadiri pula oleh Pj. Gubernur Sultra, anggota DPR RI Komisi II, bupati/wali kota se-Sultra, Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten/kota se-Sultra, Ketua KPU Sultra, Ketua Bawaslu Sultra, dan Ketua Bawaslu kabupaten/kota se-Sultra.***