PRIANGANTIMURNEWS - Pengurus Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) PKB se Kabupaten Tasikmalaya menilai Ketua DPC PKB Kabupaten Tasikmalaya Amy Fahmy dinilai gagal dalam menjalankan kinerja partai.
Koordinator Aksi Beni yang juga Ketua PAC Sodonghilir mengatakan kedatangan para pengurus PAC ke kantor DPC PKB karena menilai kepemimpinan di DPC PKB tidak memiliki arah yang jelas.
"Kami melihat arah yang dilakukan oleh DPC PKB Kabupaten Tasikmalaya tidak memiliki arah yang jelas, tidak berjalannya mekanisme dan fungsi-fungsi organisasi termasuk Keterlibatan antar komponen partai dari tingkat Ranting, Dewan Pimpinan Anak Cabang serta kader tidak dilibatkan," kata Beni.
Baca Juga: Diatas Seribu Guru Honorer di Kota Tasikmalaya Nunggu Pengangkatan Jadi PPPK
Dengan begitu mekanisme keputusan keputusan hanya diputuskan dengan mengira-ngira bukan atas dasar fakta, data serta musyawarah antar pengurus partai secara keseluruhan.
Kondisi tersebut akan berdampak pada soliditas kader yang membuat menurunnya bergaining posisi partai yang sebentar lagi akan menghadapi pemilihan kepala daerah.
Persoalan lainnya menyangkut kewajiban organisasi partai yang telah diatur dalam AD/ART maupun Peraturan organisasi partai yang tidak dilaksanakan sesuai mekanisme organisasi. Sejak pertama pengurus baru dibentuk tidak ada tranparansi serta kejelasan.
"Bagaimana kami, Dewan Pimpinan Anak Cabang untuk melaksanakan kerja-kerja politik dan konsolidasi lapangan apabila DPC PKB Kabupaten Tasikmalaya tidak melaksanakan mekanisme secara keseluruhan," ujarnya.
Baca Juga: Mental Yang Tangguh Dapat Dicapai Dengan 4 Cara Ini, Yuk Simak Apa Saja!
Maka dari itu demi keberlangsungan Organisasi Partai Politik kami atas nama Forum Solidaritas DPAC PKB Se – Kabupaten Tasikmalaya memiliki tuntutan.
Pertama terkait dengan Pengelolaan Bantuan Politik dan Iuran Anggota Fraksi.
Alokasi anggaran dana politik yang di kelola oleh DPC PKB Kab. Tasikmalaya dipandang tidak transparan, sehingga perlu untuk dibuka kepada kader dan konstituen, karena banyak indikasi terjadinya penyalahgunaan anggaran yang sebesar Rp.761.183.500.
Kemudian terkait Iuran Fraksi dengan total Rp. 32.000.000 per bulan jadi sekurang- kurangnya dalam setahun sekitar Rp1 miliar. Hal tersebut tidak diketahui pengelolaan dan distribusi nya.
Ini menimbulkan tanda-tanya besar karena tidak transparan dah tidak dirasakan oleh komponen dan struktur Partai sampai tingkat Dewan Pimpinan Anak Cabang serta ranting.
Baca Juga: Firman Hanyut Bersama Mobilnya Terseret Luapan Sungai Lau Kemiri, Ditemukan Tewas Oleh Basarnas
Kemudian juga ada kesalahan pengelolaan Pokir Dewan Fraksi PKB Kab.Tasikmalaya.
Berdasarkan pasal 178 permendagri Nomor 86 Tahun 2017, penelaahan pokir merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah Rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
Aspirasi yang menjadi keinginan kuat dari masyarakat yang diusulkan pada waktu reses dari konstituen sebagai pemilih partai, pertanyaannya berikutnya adalah kemana jumlah anggaran pokir dewan kurang lebih senilai 2,8 miliar tersebut.
Kalau sudah digunakan, pembangunan di mana, serta apa saja yang telah di lakukan. Hal tersebut harus diketahui oleh semua pihak termasuk kami sebagai kader di tingkat paling bawah.
Sel akan itu juga ada indikasi penyalahgunaan wewenang dan ugal-ugalan jajaran Pimpinan Partai.
Harapan setiap kader dan Dewan Pimpinan Anak Cabang begitu besar kepada jajaran pimpinan partai, namun ekspektasi tersebut luntur ketika apa yang diutarakan serta langkah-langkah kongkrit tidak dilaksanakan.
Janji pimpinan untuk hadir di semua kecamatan dan menemui DPAC dalam program nganjang itu tak kunjung di lakukan, begitupun dengan konsolidasi DPAC dengan keluarga besar Nahdlatul Ulama (NU) berakhir tanpa kejelasan.
Alih-alih menyemangati jajaran dari paling bawah malah menjadi kekecewaan. Hal-hal yang sangat kecil yang tak pernah di perhatikan mengenai simbol atribut seperti Baju seragam, Bendera, Stempel bahkan Plang Organisasi bagi DPAC hanya menjadi wacana belaka, padahal itu sudah di bentuk kurang lebih 3 tahun lamanya.
Tindakan kecil yang berarti bagi jajaran DPAC tak pernah menjadi arti di mata jajaran pimpinan sehingga kami memandang dalam Langkah-langkah besar pun demikian di lakukan dengan mengira-ngira dan ugal-ugalan.
"Kami dari Forum Solidaritas DPAC PKB Se-Kabupaten Tasikmalaya menyatakan kepemimpinan Ketua Tanfidz DPC PKB Kab Tasikmalaya H.Ami Fahmi, ST serta Jajaran Pimpinan DPC PKB Kabupaten Tasikmalaya dianggap tidak mampu dan gagal dalam berbagai hal terutama poin-poin yang telah kami sampaikan," ujarnya.
Wakil Ketua DPC PKB Nana Sumarna mengatakan telah kedatangan para pengurus Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) PKB se Kabupaten Tasikmalaya.
Mereka mengajukan beberapa tuntutan terkait dengan ketidakjelasan dan ketidaktransparanan ketua DPC PKB.
Terkait dengan tuntutan dari pengurus DPAC ini akan membawa dan dimusyawarahkan dengan pengurus DPC PKB Kabupaten Tasikmalaya.***