Network
PRIANGANTIMURNEWS - Pemekaran wilayah harus jalan terus namun dilakukan secara selektif. Salah satu wilayah dinilai pantas dimekarkan adalah Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Bogor Barat dan Kabupaten Bogor Timur.
"Kabupaten Bogor memiliki daerah yang sangat luas. Akibatnya pembangunan tidak merata. Masyarakat di wilayah Bogor Barat maupun Bogor Timur sudah lama meminta pemerintah pusat untuk menyetujui dan segera merealisasikan pembentukan kabupaten Bogor Timur dan Bogor Barat," kata pengamat kebijakan publik Eman Sulaeman Nasim dalam keterangan, di Bogor, Rabu 9 Maret 2022.
Dia mengatakan hal itu seusai menghadiri diskusi realisasi berdirinya Kabupaten Bogor Timur. Hadir Ketua Dewan Pembina Presidium Pembentukan Kabupaten Bogor Timur Sulasmo, Ketua Presidium Al Hafiz Rana dan Bendahara Umum Darda Hendarto.
Baca Juga: Warga Mengungsi saat Gencatan Senjata di Ukraina
Menurut Eman yang juga dosen STIAMIdan UI ini, dampak turunan dari wilayah yang sangat luas maka banyak infrastruktur dasar yang kurang perhatian sehingga kurang terawat dan hancur. Masyarakatnya juga masih banyak yang kurang sejahtera.
Diungkapkan, permintaan pemekaran Wilayah Kabupaten Bogor sudah diajukan sejak puluhan tahun lalu. Saat itu, DPR RI maupun Pemerintah pusat menolak dengan alasan sedang melakukan moratorium pemekaran. Anehnya, pemekaran propinsi maupun kabupaten daerah lain malah disetujui.
“Ini merupakan bentuk ketidakadilan terhadap masyarakat Bogor. Saat masyarakat Bogor minta pemekaran wilayah Kabupaten Bogor, pemerintah dan DPR RI menolak dengan alasan sedang moratorium.
Baca Juga: GEMPAR Temukan Carut Marut Penyaluran Bansos Sembako BPNT di Kabupaten Tasikmalaya
Namun saat daerah lain yang lebih kecil dengan PAD nya juga di bawah Bogor Timur dan Bogor Barat, justru dikabulkan. Kenapa jadi berlaku tidak adil, Ada apa?“ kata Eman.
Oleh karena itu, kini masyarakat Kabupaten Bogor khususnya masyarakat Bogor Timur kembali meminta pemerintah dan DPR RI, segera merealisasikan pembentukan Kabupaten Bogor Timur. Apalagi, DPRD Kabupaten Bogor dan DPRD Provinsi Jawa Barat sudah menyetujuinya.
