Network
"Jangan lupa bahwa rotasi mutasi harus berangkat dari hasil penilaian kinerja ASN untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan ASN, dan dijadikan sebagai salah satu persyaratan mutlak mutasi jabatan," kata Ardiana.
Rotasi mutasi memang adalah hal yang wajar, sebagai bentuk penyegaran birokrasi, akan tetapi akan sangat menjadi tidak wajar jika prosesnya tidak matang.
Baca Juga: Jelang Milangkala Kota Tasikmalaya Ke 22, Camat Cipedes: HUT Tasik Bukan Milik ASN atau PNS!
Kata, Ardiana, jika prosedurnya sudah dilalui, pertanyaan selanjutnya apakah dalam prosesnya sudah objektif dan matang?
"Artinya jangan sampai PJ Wali Kota seperti asal dan membagi jabatan secara cuma-cuma, birokrasi jangan dianggap seperti milik nenek moyang sendiri,"kata Ardiana.
Saya hanya ingin mengingatkan, jelas, Ardiana, jangan main-main dengan urusan mendasar apalagi sampai berdampak dan berpengaruh buruk kepada birokrasi dan publik setelahnya.
Baca Juga: PMII Kota Tasik Menilai Ungkap Kasus Gudang Miras PT Panjunan Main Main
"PJ Walikota harus memiliki alasan rasional dan bisa dipertanggungjawabkan, rotasi mutasi diadakan karena jelas urgensinya. mengisi kekosangan, apresiasi pegawai, akselerasi, dll yang tetap ditinjau dari kelayakan dan kepatutan dari ASN itu sendiri," ujarnya.
Publik bisa menilai dan bisa merasakan karena hari-keseharianya selalu bersentuhan langsung dengan pelayan publik/ASN itu sendiri yang berada dilingkungan pemerintahan Kota Tasikmalaya.
Jangan sampai masyarakat menilai mandat yang diterima bahkan diperpanjang oleh mendagri sebagai PJ Wali Kota alih-alih ingin bekerja ikhlas untuk Kota Tasik.
