PRIANGANTIMURNEWS – China tengah menghadapi kritik internasional atas keputusan kebijakannya dalam pelonggaran “Nol COVID”, ditengah melonjaknya kasus tersebut di negara beribukotakan Beijing tersebut. AS berwaspada untuk itu, termasuk perjalanan turis-turis China.
Diketahui China telah mengalami lonjakan COVID-19 baru-baru ini, setelah membatalkan semua kontrol dan tes COVID di negara tersebut yang sangat ketat. Kebijakan “Nol COVID” tersebut meliputi cakupan tes, karantina, penguncian dan pengujian ekstensif yang intensif.
Kebijakan tersebut telah mampu untuk menurunkan angka penyebaran COVID-19 di negara tersebut, akan tetapi sebagai efek sampingnya China harus menghadapi rasa frustasi publik atas kebijakan tersebut yang menghambat pertumbuhan ekonomi wilayah maupun negara.
Beijing mengumumkan pada hari Senin, 26 Desember 2022 lalu, bahwa akan membatalkan karantina wajib COVID untuk kedatangan turis luar negeri dan perjalanan warga ke luar negri mulai 8 Januari. Sehingga mendorong banyak warganya untuk terburu-buru merencanakan keberangkatan keluar negeri.
Negara tirai bambu tersebut telah menekankan, bahwa situasi COVID di negaranya tersebut tetap berada dalam angka yang terkendali karena menyesuaikan dengan kebijakan baru. Namun Amerika serikat (AS) tetap tidak percaya untuk itu dan tetap mewaspadainya
Pembatasan dilakukan oleh AS sebagai tanggapan atas lonjakan infeksi di seluruh China setelah Beijing mencabut kebijakan ketatuntuk COVID tersebut.
Amerika Serikat akan mewajibkan lampiran hasil tes COVID-19 negatif untuk turis dari China, kata pejabat kesehatan AS. Setelah keputusan Beijing untuk mencabut pembatasan ketat dalam menahan penyebaran COVID di negaranya.
Pada hari Rabu, 28 Desember 2022 para pejabat mengatakan bahwa kebijakan baru akan dimulai pada 5 Januari, dan berlaku untuk semua penumpang udara berusia lebih dari dua tahun dari China, Hong Kong dan Makau.
Turis asal China yang telah melakukan tes positif lebih dari 10 hari sebelum penerbangan, dapat memberikan dokumentasi pemulihan sebagai pengganti hasil tes negatif. Sementara Turis yang belum melakukan tes, harus melakukannya tidak lebih dari dua hari sebelum keberangkatan mereka.
“Semakin sulit bagi pejabat kesehatan masyarakat untuk memastikan bahwa mereka akan dapat mengidentifikasi varian baru yang potensial dan mengambil langkah cepat untuk mengurangi penyebaran,” ujar peringatan dari salah seorang pejabat AS tentang kurangnya data genomic China sebagai penyebab utama.
“Kami hanya memiliki informasi terbatas dalam hal apa yang dibagikan terkait dengan jumlah kasus yang meningkat, rawat inap, dan terutama kematian. Selain itu, ada penurunan dalam pengujian di seluruh China sehingga menyulitkan untuk mengetahui tingkat infeksi yang sebenarnya,” kata seorang pejabat kesehatan AS kepada wartawan.
“Sangat mengkhawatirkan bagi pihak berwenang di sini di Amerika Serikat yang melihat memburuknya wabah COVID di China dan tidak mendapatkan data yang sebenarnya mereka cari,” kata Kimberly Halkett, Koresponden Gedung Putih Al Jazeera.
Baca Juga: 13 Nama Asli Pemain Sinetron Si Doel The Series, Tayang Setiap Senin hingga Jumat di RCTI
Kimberly mengatakan sementara ini Beijing mengabaikan ketakutan mereka akan wabah COVID di negara tersebut, sementara pemerintah AS sebagian besar khawatir akan kurangnya transparansi dari China terkait isu COBID yang tengah beredar di negaranya.
Sampai saat ini AS diketahui masih mewajibkan turis dan pengunjung untuk menunjukkan bukti vaksinasi COVID sebelum memasuki negara tersebut.
Pemberlakuan pembatasan COVID tersebut sebagai syarat perjalanan keluar negeri diikuti oleh negara India, Italia, Jepang, Malaysia, dan Taiwan. Negara tersebut telah memberlakukan pembatasan perjalanan terkait pandemic atas respon kekhawatiran yang sama, pada penumpang dari negara tirai bambu tersebut.
Baca Juga: 5 Fakta Kekasih Baru Song Joong Ki, Katy Louise Saunders
AS baru akan kembali mencabut persyaratan pengujian untuk semua penumpang pada bulan Juni, setelah Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) memutuskan bahwa itu tidak lagi mengancam.
Beijing diketahui sebagai pesaing utama geopolitik Washington, tetapi kedua negara tersebut memiliki hubungan ekonomi dan kemitraan perdagangan yang mendalam.
Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan AS ingin China mengontrol wabah COVID untuk meminimalkan penderitaan masyarakatnya, membatasi penyebaran COVID secara internasional, dan mencegah gangguan pada ekonomi global yang akan terjadi.
“Kami siap untuk terus mendukung orang-orang di seluruh dunia, termasuk di China, dengan ini dan dengan dukungan kesehatan terkait COVID lainnya,” ungkap Blinken.
“China belum meminta bantuan itu sampai saat ini, tetapi, sekali lagi, kami sepenuhnya siap untuk memberikan bantuan kepada siapa pun yang memintanya jika menurut mereka itu berguna.” Akhirinya***
Sumber: Al Jazeera