Network
PRIANGANTIMURNEWS - Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan kepada pejabat negara dan pegawai negeri menolak gratifikasi, khususnya terkait dengan Idulfitri 1442 Hijriyah.
Larangan itu sesuai dengan Surat Edaran (SE) Nomor 13 tahun 2021 tanggal 28 April 2021 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya.
Menurut Plt Jubir KPK Bidang PencegahanIpi Maryati Kuding dalam surat edaran (SE) tersebut KPK kembali mengingatkan para penyelenggara negara dan pegawai negeri.
Baca Juga: 3 Manfaat menempel bawang merah ke telapak kaki sebelum tidur, Membersihkan Darah hingga udara
Permintaan dana atau hadiah sebagai tunjangan hari raya (THR) secara individu maupun atas nama institusi merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.
"KPK juga mengimbau kepada pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan BUMN/BUMD agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi.
Fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan," ucap Ipi seperti dilansir priangantimurnews.com dari Pikiran Rakyat.
Penyelenggara negara dan pegawai negeri tidak boleh menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan, khususnya menjelang perayaan Idulfitri 1442 Hijriyah.
Baca Juga: Pengunjung Membludak, Gubernur DKI dan Kapolda Langsung Sidak Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat
Ipi Maryati Kuding mengatakan, KPK juga meminta penyelenggara negara dan pegawai negeri agar memberikan teladan yang baik bagi masyarakat.
Hal itu dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi dengan memanfaatkan kondisi pandemi Covid-19 untuk melakukan perbuatan koruptif.
