Network
PRIANGANTIMURNEWS- Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Republik Indonesia melakukan pertemuan dengan Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata di ruang kerjanya di Parigi, Rabu, 16 Juni 2021.
Usai pertemuan dua lembaga tersebut, Bupati pangandaran Jeje Wiradinata menyampaikan maksud kedatangan jajaran dari BPKN RI tersebut ke kantornya. Kata Jeje, BPKN RI akan menjelaskan apa hak dan kewajiban konsumen dan apa yang akan di dapat pelayanan dari lembaga ini.
"Maka besok, pihak BPKN RI akan menyampaikan sosialisasi dan edukasi kepada konsumen di Pangandaran agar mereka paham benar, sehingga nanti konsumen memiliki daya tawar," kata Jeje didampingi Kadis Perdagangan, Koperasi dan UMKM Tedi Garnida.
Ditempat yang sama Wakil Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN RI, Firman Turmantara menjelaskan, bahwa pihaknya akan segera dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kab Pangandaran.
Kata Firman, dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, baru 17 daerah yang sudah dibentuk BPSK. Dikarenakan menurut amanah Undang-Undang bahwa di kabupaten/kota harus memiliki BPSK.
"BPSK ini adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Dan biasanya konsumen selalu dirugikan oleh pengusaha termasuk BUMN dan lainnya," ujar Firman yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi BPSK seJawa Barat.
Baca Juga: Real Madrid Merencanakan Penjualan Massal untuk Mendanai Transfer Kylian Mbappe
Bahkan menurut Firman, Pemda Pangandaran melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM telah mengajukan permohonan untuk dibentuknya BPSK di Kab Pangandaran.
