PRIANGANTIMURNEWS - Aktivis mahasiswa, Ardiana Nugraha menilai pembangunan Kantor Gedung Bappelitbangda Kota Tasikmalaya yang belum lama ini baru selesai dibangun diduga bermasalah.
Diketahui bahwa pembangunan Gedung Bappelitbangda Nomor 640/1400-SPP/TBJK . Dibangun menggunakan Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Jawa Barat.
Pelaksanaan pekerjaan baru selesai pada akhir Tahun 2022 oleh CV.Fath Sahala Mandiri belum genap satu tahun atau kurang lebih baru lima bulan sudah mulai keropos.
Baca Juga: Aktivis dan Berbagai Organisasi Dukung Cak Imin Maju Pilpres 2024
Hal itu bisa dibuktikan dan dilihat ketika sebelum masuk Kantor Gedung Bappelitbangda nampak hasil pengerjannya sangat memprihatinkan atau dinilai asal asalan.
"Pertanyaanya bagaimana bisa gedung yang dibangun dengan anggar yang fantastis bahkan menghabiskan hampir 13 milyar tapi kondisi depan tampak sudah seperti kandang merpati," kata Ardiana Sabtu 29 April 2023.
Ardiana menyebut, Gedung Bappelitbangda sangat memprihatinkan. Dan pembangunan Gedung Bapelitbangda perlu dipertanyakan lagi hasil uji kelayakannya.
Baca Juga: Aktivis Kampus Menilai Pj Wali Kota Tasikmalaya Hanya Konsen Tidak Adil
Jangan sampai dari hasil pekerjaan yang diduga asal asalan ada pegawai/masyarakat yang terkena dampak sehingga terjadi kecelakaan yang tidak di inginkan.
Selain uji kelayakan gedung perlu dipertanyakan, berhubung ini menggunakan anggaran negara tentu akan mengalami kerugian cukup besar.
"APH harus bertindak menegakan supremasi hukum," ujar Ardiana.
KPK harus konsisten membuktikan atas statement di media yang sempat menyatakan akan turun tangan jika ada pekerjaan proyek tidak sesuai atau berpotensi maling uang rakyat.
Baca Juga: Aktivis Eksponen 96: Ada Dua Pilihan, Pemilihan Wakasek Diulang atau Mempertahankan Hak Prerogatif
Satement tersebut langsung dilpntarkab Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron ia berjanji akan turun tangan jika dalam pelaksanaan sejumlah proyek hasilnya tidak maksimal karena akan ada indikasi korupsi.
"Sebab, infrastruktur yang mudah rusak patut dicurigai telah terjadi dan diduga ada praktik maling uang rakyat dan negara," kata Ardiana.***