PRIANGANTIMURNEWS - Tim Investigasi bentukan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, mendapatkan bukti fakta berupa aliran dana bahwa Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun.
Hal yang lebih mengejutkan, aliran dana yang mengalir ke Ponpes yang berada di Indramayu, Jawa Barat itu ternyata berasal dari Kementrian Agama (Kemenag).
Pengungkapan fakta temuan malah semakin memperumit permasalahan yang ada terkait Ponpes Al Zaytun.
Baca Juga: Inilah Komentar David De Gea Terhadap Cristiano Ronaldo di Saat Penampilan ke-200
Hal tersebut justru menyiratkan bahwa pemerintah Indonesia, ikut terlibat dalam pendanaan Ponpes yang telah Majelis Ulama Indonesia (MUI) nyatakan menyimpang.
Laporan tersebut disampaikan oleh pria yang akrab dipanggil dengan nama Kang Emil pada Rabu, 21 Juni 2023.
Tidak tanggung-tanggung, Ridwan Kamil menyebut bahwa aliran dana yang masuk setiap tahunnya mencapai angka miliaran Rupiah.
“Dana dari Kementerian Agama kurang lebih setiap tahun ada sekian miliar juga ke Al-Zaytun,” ungkap Kang Emil.
Baca Juga: Sheikh Jassim Menerima Dorongan dalam Perburuan Kepemilikan Manchester United Karena Hal Ini!
Fakta tersebut malah semaki semakin membuat netizen keheranan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan Ponpes AL Zaytun.
Lembaga yang memiliki hak untuk membubarkan Ponpes Al-Zaytun yang dicap sesat sampai memicu kemarahan umat Muslim tidak lain adalah Kemenag sendiri.
Lantas bagaimana Kemenag akan membubarkan AL Zaytun, sementara aliran dana masuk selama ini salah satunya bersumber dari Kemenag?
“Pembubaran hanya dilakukan oleh Kemenag yang memberikan izin. Izinnya kan ada di Kemenag karena sifatnya pesantren diniyah, aliyah, dan seterusnya,” lanjutnya.
Baca Juga: Hore! Naik Kereta Cepat Jakarta - Bandung Gratis, Euy! Ini Waktunya!
Ridwan Kamil membuat Tim Investigasi dengan tujuan untuk mencari fakta kebenaran tentang Ponpes Al Zaytun. Dirinya juga mengungkapkan bahwa mereka memiliki peranan yang adil.
“Saya harus adil mendengarkan dan membentuk tim investigasi,” lanjutnya.
Tim Investigasi beranggotakan penyidik, aparat penegak hukum, MUI dan birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Kondisi tersebut semakin memperumit situasi yang tengah memanas, khususnya di Indramayu. Dimana Forum Indramayu kembali menggelar aksi demo di depan Ponpes A. Zaytun.
Ditambah kasus lama yang kembali mencuat, yakni adanya dugaan ponpes tersebut terafiliasi dengan gerakan Negara Islam Indonesia (NII).
Baca Juga: Chelsea menolak tawaran kedua Manchester United untuk Mason Mount
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal MUI bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Ikhsan Abdullah.
Dimana dirinya telah melakukan penelitian sejak tahun 202 silam. Serta telah ditemui fakta bahwa Ponpes AL Zaytun menyimpang dari ajaran Islam yang lurus.
“Hasil penelitian MUI sudah jelas bahwa itu (Al Zaytun) terindikasi atau terafiliasi dengan NII," ungkap Ikhsan.
"Sudah sangat jelas, terlihat dari pola rekrutmen perhimpunan atau penarikan dana dari anggota dan masyarakat,” lanjutnya.
“Tidak terbantahkan, artinya penelitian MUI tahun 2022 itu sangat valid, dia (Al Zaytun) adalah menyimpang dari paham keagamaan," tambahnya.
"Ponpes itu terafiliasi dengan gerakan NII dan sebagai MUI tentu ya dia wajib dibina,” akhirinya.
Baca Juga: Manchester United dikaitkan dengan kepindahan untuk merekrut bek Leeds United
Pernyataan tersebut disampaikan pada Rabu, 21 Juni 2023. Dirinya khawatir akan bibit-bibit radikal, sehingga perlu penanganan serius untuk Ponpes tersebut.***