PRIANGANTIMURNEWS - Veto gencatan senjata Palestina-Israel yang kembali dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) ramai-ramai menuai kecaman di seluruh Dunia.
Mulai dari anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), elemen PBB, tokoh pemerintahan, dan masyarakat Dunia mencela sikap AS.
Tepatnya pada Jumat, 8 Desember 2023 lalu dalam pertemuan DK PBB membahas Resolusi Gencatan Senjata tetap yang diajukan Uni Emirat Arab (UEA) dan didukung 90 negara anggota PBB.
Baca Juga: Polwan Asal Indonesia Terima Penghargaan Dari PBB, Ini Catatan Prestasinya!
Diveto oleh Amerika Serikat. Satu-satunya negara yang pemerintahnya menganggap korban jiwa di Jalur Gaza, Palestina bukan lah apa-apa dibandingkan Israel.
Semua negara telah menyerukan gencatan senjata termasuk Sekjen PBB, Antonio Guterres.
"Jumlah korban sipil di Gaza dalam waktu sesingkat ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya," tegas Gutterres.
Pasca AS melakukan veto, dirinya mengambil kesimpulan bahwa kredibilitas DK PBB telah dinodai karena HAK VETO.
Baca Juga: Gaza Jadi Medan Perang Tanpa Ampun, PBB: Semua Tempat Berlindung Kini Tidak Aman
"Panundaan (gencatan senjata) ini menimbulkan dampak buruk, otoritas dan kredibilitas Dewan telah sangat ternodai, dan resolusi itu tidak dilaksanakan," keluhnya.
Pemungutan suara resolusi gencatan senjata Palestina-Israel dilakukan oleh DK PBB yang beranggota 15 negara.
Sebanyak 13 negara telah menyatakan dukungannya. Inggris dalam pertemuan kali ini abstain. Satu-satunya yang menolak adalah AS dan negara itu menggunakan HAK VETO.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas dengan lantang mengecam HAK VETO AS di DK PBB, yang hanya akan memperumit kondisi Gaza, Palestina.
Baca Juga: Israel Bunuh 11 UNRWA PBB dan 30 Siswa, Kecam Bantuan Kemanusiaan Terhadap Gaza
"Agresif dan tidak etis. (Ini) pelanggaran terang-terangan terhadap semua nilai dan prinsip kemanusiaan," ungkap Abbas.
"Atas pertumpahan darah anak-anak, perempuan dan lansia Palestina di Gaza di tangan pasukan penduduk Israel," tegasnya.
Korea Utara (Korut) juga mengecam manifestasi standar ganda yang diterapkan oleh AS. Melalui Wakil Menteri Luar Negeri Korut, Kim Son Gyong.
"Penyalahgunaan hak veto oleh Amerika Serikat (AS) untuk melindungi sekutunya yang membantai puluhan ribu warga sipil," papar Gyong.
Baca Juga: Pecah! Dewan Hak Asasi PBB Mengutuk Pembakaran Al-Quran, Meski Pihak Barat Menolak
"Tidak hanya menjadi manifestasi standar ganda yang ilegal dan tidak masuk akal, tetapi sekaligus menjadi puncak kejahatan yang tak manusiawi," sambungnya.
Kementerian Luar Negeri Rusia juga ikut memberi komentar tegas atas sikap AS dalam memveto resolusi gencatan senjata Palestina-Israel.
Pernyataan tersebut disampaikan pada hari Senin, 11 Desember 2023.
“Ini berarti pertumpahan darah yang mengerikan dan kehancuran yang dahsyat akan terus terjadi karena keputusan satu negara,” ungkap Kemenlu Rusia.
Baca Juga: Peringatan Genosida Srebrenica: Pembantaian Muslim dan Janji PBB yang Dipertanyakan
Lima hari setelah veto AS, Dunia ramai-ramai mengecam AS dan masyarakat Internasional menyerukan hastag #ceasefirenow menyerukan reformasi PBB dan kecaman terhadap veto AS.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, adalah negara yang paling lantang menyebut bahwa 'Dunia lebih besar dari Lima'.
Ditujukan untuk lima negara utama pemegang HAK VETO DK PBB. Turki secara tegas menyuarakan reformasi DK PBB.
"Akibat veto AS, tidak ada Kesepakatan yang dicapai. Sangat penting bagi DK PBB untuk direformasi," ungkap Erdogan.
Baca Juga: Peringatan Hari Nakba oleh PBB: Bergema di Inggris sampai Israel Ajukan Petisi
"Kami tidak lagi memiliki harapan atau keyakinan pada DK PBB. Sejak 7 Oktober 2023," tambahnya.
"Dewan Keamanan PBB yang misinya adalah menciptakan perdamaian global telah berubah menjadi pelindung Israel," tegasnya.
Kendati demikian, Juru Bicara Kemenlu China Mao Ning menyampaikan bahwa DK PBB tetap harus mengupayakan tanggung jawab mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza, Palestina.
"Meski rancangan resolusi DK telah diveto, komunitas internasional tidak boleh berhenti mendorong gencatan senjata, melindungi warga sipil dan mencari solusi atas krisis kemanusiaan," papar Ning.
"DK PBB tidak boleh berhenti untuk menegakkan keadilan dan memikul tanggung jawabnya," tambanya.***