Network
PRIANGANTIMURNEWS- Mantan Politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mempertanyakan kredibilitas dan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilainya tidak berani menyelidiki Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam kasus korupsi Program Rumah DP 0 Rupiah.
Hal tersebut disampaikannya melalui cuitan-cuitan di akun twitter miliknya pada beberapa waktu lalu.
Dalam cuitan-nya itu, Ferdinand menyindir KPK yang hanya berani menajaring pelaku korupsi proyek tersebut di tingkat pelaksana dan tidak berani mengembangkannya ke tingkat kebijakan dan otorisasi.
Baca Juga: Aby Kuswanto: Dengan Vaksinasi Covid-19 Berharap Pariwisata Bisa Normal Bukan Sekedar New Normal
“Setelah pelaku korupsi secara teknis di tingkat pelaksana terjaring, seharusnya @KPK_RI kembangkan ke tingkat kebijakan dan otorisasi,” tulis Ferdinand seperti dikutip priangantimurnews.pikiran-rakyat.com dari twitter @FerdinandHaean3 pada hari Jumat, 12 Maret 2021.
Ferdinand secara tersirat menaruh curiga, bahwa Anies Baswedan juga terlibat dalam kasus tersebut lantaran dirinya termasuk yang menentukan kebijakan dan menentukan lokasi dari proyek tersebut.
“Wagub boleh bicara secara teknis Anies Baswedan tidak terlibat, tapi secara kebijakan dan otoritas? Mulai dengan pertanyaan Siapa yang menentukan lokasi tersebut?” tulis Ferdinand dalam cuitan yang sama.
Baca Juga: Ratusan Karyawan Hotel di Obwis Pantai Pangandaran Disuntik Vaksin Masal
Selain itu, dirinya juga mngungkapkan bahwa Anies merupakan pemegang otoritas untuk mengangkat Direktur Utama BUMD dan menentukan program hingga mengintervensi serta meminta laporan tentang pelaksanaan proyek tersebut.
“Gubernur adalah pemegang otoritas untuk mengangkat Dirut BUMD, menentukan program, menyediakan, mengucurkan anggaran dan mengintervensi berjalannya program serta meminta laporan tentang pelaksanaan proyek,” tulis Ferdinand dalam cuitan yang lain.
“Menurut anda, siapa yang menunjuk dan menentukan lokasi rumah DP 0 persen tersebut?” tanyanya dalam cuitan yang sama.
Baca Juga: Sebuah Karya Seni Digital Berhasil Terjual Seharga 70 Juta Dollar di Christie's
Selain itu, Ferdinand juga menyebutkan, bahwa seharusnya KPK juga patut mencurigai keterlibatan Anies dalam proyek tersebut.
“Sudahkah penyidik @KPK_RI bertanya kepada para tersangka dan saksi, siapa yang merekomendasikan, siapa yang menunjuk dan menentukan lokasi rumah DP 0 persen di Munjul Pondok Rangon tersebut?” tanya Ferdinand.
“Orang yang merekomendasikan, menunjuk dan menentukan tersebut patut dicurigai terlibat. Panggil dong,” tegasnya kemudian.
Sebelumnya, diketahui bahwa KPK saat ini telah menetapkan Direktur Utama nonaktif Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan sebagai tersangka bersama pihak terkait lainnya.
Dalam pernyataan tertulisnya, Ketua KPK, Firli Bahuri juga menegaskan akan mengungkap siapa pun pelaku yang terlibat dalam proyek tersebut tanpa pandang bulu.
“KPK tidak pandang bulu karena itu prinsip kerja KPK. Dan KPK akan terus bekerja dengan asas-asas tugas pokok KPK,” kata Firli.
“Kepentingan umun, kepastian hukum, keadilan, transparan, akuntabel, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. KPK juga berpegang teguh pada asas praduga tak bersalah, persamaan hak di muka hukum, dan setiap tersangka segera diperiksa di peradilan,” tegasnya.***
