Network
PRIANGANTIMURNEWS- Mengejutkan kabar terkini mengenai rekonstruksi pembunuhan Brigadir J yang hari ini digelar di lokasi kejadian di kompleks Polri Duren Tiga.
Pada saat di gelar acara rekonstruksi pembunuhan Brigadir J, pengacara Brigadir J dilarang melihat rekonstruksi tersebut.
Padahal acara gelar rekonstruksi pembunuhan Brigadir J ini seharusnya dilakukan secara transparan sebagaimana instruksi dari bapak Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: KASUS SUBANG HEBOH: MENGEJUTKAN! Yoris Terlibat Memberikan Akses Masuk Ke TKP!? Cek Faktanya!
Ternyata menurut pengacara dari pihak keluarga Brigadir J yaitu Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan bahwa yang ikut acara gelar rekonstruksi pembunuhan Brigadir J yaitu penyidik, tersangka, pengacara tersangka, LPSK, Komnas HAM, Brimob, dan sebagainya.
Sedangkan dirinya dilarang melihat rekonstruksi pembunuhan Brigadir J dan menurut Kamarudin Simanjuntak hal ini merupakan pelanggaran hukum yang sangat berat karena tidak ada makna daripada equality before the law.
Seharusnya pengacara pelapor boleh melihat rekonstruksi pembunuhan Brigadir J untuk memastikan apakah itu betul atau tidak.
Baca Juga: Terjangan Ombak Air Pasang Memporakporandakan Kawasan Desa Ciliang Parigi Pangandaran
Pelarangan ini menurut Kamarudin Simanjuntak tidak sesuai dengan hukum acara dan tim kuasa hukum dari pihak keluarga sangat kecewa dengan hal ini.
Menurut rekan tim pengacara kuasa hukum perlakuan ini seolah-olah transparansi ini hanya milik Komnas HAM, penyidik, tersangka, pengacara tersangka, LPSK, Brimob, Mabes Polri, Polda, sedangkan korban tidak termasuk.
Karena itu kita harus terus memperjuangkan, menurut tim kuasa hukum dari pihak keluarga Brigadir J jika rekonstruksi tidak dilakukan transparan semacam hal ini artinya ini omong kosong.
Baca Juga: Persib Bandung Kalah Telak dari PSM Makassar, Teddy Tjahjono: Kami Mohon Maaf
Kalau hal seperti ini terus terjadi, lantas keadilan publik mau disimpan dimana?
Apabila polisi mengorganisir Brimob, penyidik-penyidiknya, maka tim kuasa hukum dari pihak keluarga Brigadir J harus mengorganisir rakyat supaya ini transparan biasanya kalau ditekan sama rakyat baru bicara mengenai transparan.
Menurut tim kuasa hukum dari pihak keluarga Brigadir J mengartikan bahwa hal ini mencari simpul deal bagaimana cara jalan keluar dengan judul mempercepat proses.
Sementara proses Bonsai, BAP, yang tidak jelas jangan sampai salah orang dan peradilan sesat.
Berbicara mengenai Transparan ini agar tidak salah orang dan menghindari peradilan sesat.***
