Network
Baca Juga: Istimewa! Meski Membela Al Nassr, Ronaldo Masih Bisa Bermain di Liga Champions, Ini Syaratnya!
Kemudian Dishub merincikan perumpamaan tarif KRL adalah Rp 10.000 – Rp. 15.000 asli tanpa subsidi, sementara jika bersubsidi tarif mencapai Rp 3.500. Jarak angka terbilang cukup jauh antara harga untuk asli untuk yang kaya dan subsidi untuk yang kurang mampu.
Namu terkait subsidi KRL, Aminullah menegaskan bahwa bukan permasalahan bantuan bagi masyarakat mampu atau tidak.
Tetapi lebih kepada peranan transportasi publik dan manfaatnya dalam menekan angka kemacetan, kecelakaan, populasi udara, serta pembuangan emisi gas.
“Jakarta sedang bertarung dengan kemacetan dan populasi udara, dan para pengguna transportasi umum telah mengambil peran menjadi salah satu bagian dari pemulihan Jakarta. Sudah sepatutnya pemerintah, khususnya kementrian perhubungan mendukungnya, bukan justru mencabut subsidinya,” lanjut nya.
Baca Juga: Kasasi Ditolak, Herry Wirawan Pemerkosa 13 Santri di Bandung Tetap Divonis Hukuman Mati
Aminullah menyarankan, bahwa daripada mencabut subsidi KRL bagi kalangan berpenghasilan tinggi, pemerintah lebih baik mencabut subsidi kendaraan listrik pribadi. Dimana subsidi tersebut dapat dialihkan pada peningkatan transportasi listrik yang bersifat massal alih-alih menaikan harga.
“Sampai saat ini saja, menurut data BPS, angka sepeda motor dan mobil penumpang di Jakarta sudah mencapai 20,66 juta unit,” ungkapnya
“Pemerintah harus fokus pada upaya melepas ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi. Subsidi tiket KRL sudah tepat justru harus ditingkatkan, harusnya subsidi kendaraan listrik pribadi yang harus dipikir ulang,”ungkapnya dengan tegas.
Baca Juga: Video Viral Istri Ngaku Ditertawakan Polisi Saat Laporkan Suami Hilang, Ternyata Hanya Pacaran
