PRIANGANTIMURNEWS- Reses masa persidangan lll 2020 - 2021, Anggota DPRD Kota Tasikmalaya, Dadan Daruslan menyebutkan, kegiatan reses ini merupakan kewajiban kami sebagai anggota DPRD.
"Kegiatan reses ini sudah ruti setiap tahun sekali dilaksanakan setiap bulan Agustus atau bulan September." kata Dadan.
Perlu di pahami bahwa kegiatan reses ini bukan bagi bagi uang, atau bagi bagi sembako.
"Akan tetapi kegiatan reses ini merupakan kewajiban kami selaku anggota DPDRD untuk mengumpulkan para tokoh agama, tokoh masyarakat dan lainnya dalam menampung berbagai aspirasi dari masyarakat," kata Dadan.
Baca Juga: Ini Alasan Gelandang Persib Bashim Rashid Kenakan Nomor Punggung 74
Tujuan reses masa sidang 2020 - 2021 ini untuk menampung seluruh aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat untuk kegiatan program tahun 2023.
Dalam kegiatan reses Dada juga membahas soal Bantuan Non Tunai (BNT) beras bantuan yang disalurkan oleh pemerintah selama ini, dinilai tidak layak untuk dimakan.
Meski argumen dari pihak terkait di bilang layak, ya betul jika dimakan tidak akan apa apa tidak akan jadi penyakit, tidak akan mematikan, akan tetapi menurut saya tidak layak.
Ia juga menyampaikan soal data penyaluran bantuan yang dinilai carut marut tidak sesuai dan tidak tepat sasaran.
Baca Juga: Nggak Terima Pacarnya Diejek, Seorang Pria Bunuh Mantan Istrinya
"Saya juga berusaha menyampaikan aspirasi kenaikan insentif para RT,dan RW. Termasuk juga memperjuangkan para gapoktan dan hak hak para petani,"ujar, Dadan.
Koordinator Fungsional Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kota Tasikmalaya, Andang Hidayat menyebutkan, kita bersyukur adanya kegiatan reses ini.
"Paling tidak aspirasi masyarakat dapat ditampung oleh anggota DPRD melalui reses ini, termasuk berkaitan dengan Rembung KTNA harus mampu meningkatkan produktivitas," kata,Andang.
Andang menyebutkan, bangun sebuah kebersamaan untuk membangun percepatan pemulihan ekonomi pertanian.
Baca Juga: NU Memandang NKRI Harga Mati, Tak Bisa Ditawar
"Kami sangat risau serapan padi sangat minim sekali, kedepan untuk meningkatkannya tergantung Kepala Daerah itu sendiri," kata Ketua KTNA Kota Tasikmalaya, Munir Setiawan.
Diungkapkan buruh tani sekaligus Ketua Gapoktan Kelurahan Sirnagalih, Lili Danu mengatakan, program dari pemerintah hanya mengumbar janji. Pasalnya kesejahteraan untuk para pelaku tani hanya berpihak pada petani bukan pada buruh tani.
Kalau buruh tani mendapat keuntungan sangat kecil, kalau petani atau pemilik lahan keuntungannya sangat besar.
"Jadi jika buruh tani bicara kesejahteraan sangat jauh. Jangankan untuk menyekolahkan anak, untuk memenuhi kebutuhan keluarga juga sangat sulit," ujar, Lili.
Baca Juga: Karyawan Pom Bensin Cipadung Diamuk dan Dipukuli Warga Asli Sunda, Ini Penyebab Utamanya
Tambah, Lili, dulu saya pernah ikut rapat di BI dan Lanud ada program untuk petani. Tapi sampai sekarang tidak ada realisasinnya, hanya omong doang.***