PRIANGANTIMURNEWS- Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Tasikmalaya meminta Inspektorat Jawa Barat untuk turun tangan terkait adanya dugaan hasil pengumuman PPDB di SMA Negeri Tasikmalaya yang berbeda dengan absensi akhir tiap kelasnya.
"Kami meminta Inspektorat Jabar turun tangan serta audit terkait adanya dugaan hasil pengumuman PPDB yang berbeda dengan absensi," ungkap Wakil Ketua, Bidang Ideologi Politik dan Pemerintahan MPC Pemuda Pancasila Kota Tasikmalaya, Dadi Abidarda kepada priangantimurnews.com, Jumat 29 Juli 2022.
Tidak hanya Inspektorat Jabar, lanjut Dadi, Tim Saber Pungli diharapkan untuk turun juga terkait adanya dugaan hasil pengumuman PPDB yang berbeda dengan absensi.
Baca Juga: CCTV dan HP Menjadi Bukti Kuat Bahwa Brigadir J Sempat Dapatkan Ancaman Sebelum Meninggal?
"Disini diduga adanya kursi bagi siswa-siswi yang disembunyikan oleh pihak Sekolah dan tidak dibuka ke publik, ini jelas merugikan masyarakat khususnya para calon siswa yang bercita-cita bisa belajar disekolah tersebut," kata Dadi Abidarda.
Dadi juga mengatakan pihak Pemuda Pancasila Kota Tasikmalaya akan melayangkan surat audiensi ke DPRD Kota Tasikmalaya terkait adanya dugaan
hasil pengumuman PPDB yang berbeda dengan absensi.
"Anehnya dugaan ini terjadi di SMA Negeri favorit di Kota Tasikmalaya, dan ada juga Sekolah yang tidak mengacu terhadap aturan (Dapodik) maksimum 36 siswa per kelas, ini melebihi dari jumlah tersebut," tuturnya.
Yang menjadi pertanyaan adalah, kata Dadi, siswa yang tidak terdaftar dalam pengumuman PPDB di tahap pertama dan kedua yaitu jalur prestasi dan zonasi, pintu masuknya darimana.
"Nah itu melalui jalur yang mana, apakah jalur zonatip atau zona titipan, ini kan harus jelas, mungkin dugaan lain pasti terjadi, maka kami meminta Inspektorat, Tim Saber Pungli, untuk turun tangan," tegasnya.
Baca Juga: Kompolnas: Penetapan Tersangka Kasus Meninggalnya Brigadir J Harus Berdasarkan Dua Alat Bukti
Menurut Dadi, bilamana siswa yang tidak ada dalam pengumuman PPDB tetapi terdaftar dalam absensi. Hal tersebut patut untuk dipertanyakan kepada pihak Sekolah khusunya Kasek dan Panitia PPDB.
"Dugaan hasil pengumuman PPDB yang berbeda dengan absensi harus dibuka terang benderang ke publik, aturan apa yang saat ini diterapkan," tegasnya.
Dia menegaskan, Pemuda Pancasila Kota Tasikmalaya terus memantau dan mengawasi sejak mulai tahapan pertama dan kedua PPDB hingga diumumkan hasil yang lolos.
Baca Juga: Masih Ada Oknum Petugas Yang Nekat Melakukan Pungli, Ganjar Pranowo Bereaksi
"Kami tentunya akan berkoordinasi dengan Komisi V DPRD Jawa Barat juga tim Saber Pungli Jabar terkait dugaan adanya perbedaan hasil pengumuman PPDB dan absensi siswa," jelasnya.
Tidak hanya itu, Dadi melanjutkan bahkan ada salah satu SMAN yang diduga rombongan belajar (Rombel) melebihi aturan yang sudah ditentukan Dapodik yaitu maksimum 36 orang per tiap kelasnya.
"Kami juga menemukan adanya dugaan rombongan belajar yang melebihi kapasitas dan ketentuan yang telah ditentukan dalam dapodik, itu yang harus diaudit pihak Saber Pungli," tuturnya.
Dadi juga mengajak masyarakat untuk mempertanyakan hak-haknya terkait kuota tampung di beberapa SMAN di Kota Tasikmalaya yang diduga disembunyikan.
"Kalau tidak disembunyikan, kenapa tidak diumumkan saat penerimaan pertama dan yang kedua bahwa Sekolah masing-masing kuota tampung per tiap kelasnya itu maksimal 36 siswa, jalur prestasi berapa, jalur zonasi berapa, simpel kan," tegas Dadi.
Dia melanjutkan biasanya kelas tiap angkatan di SMA Negeri berjumlah 12 kelas dan bila mengacu terhadap Dapodik maksimum rombongan belajar 36 orang.
Baca Juga: 5 Kebiasaan Sepele Tapi Berbahaya bagi Kesehatan, Salah Satunya Meniup dan Menjilat Luka
"Hitungannya mudah 12 kali 36 orang jumlahnya 432 siswa yang dibutuhkan Sekolah, tapi kan dari awal yang diumumkan ke masyarakat tidak demikian bahkan kurang dari jumlah tersebut," tegasnya.
Sementara, Kepala Sekolah dan Wakasek di beberapa SMAN Tasikmalaya ketika dikonfirmasi melalui WhatsApp terkait berapa jumlah total siswa angkatan 2022, tidak ada yang menjawab.***