PRIANGANTIMURNEWS- Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kota Tasikmalaya melakukan audensi ke Komisi 1 dan 4 DPRD Kota Tasikmalaya di Ruang Bamnus Kamis 22 September 2022.
Audensi dilakukan oleh PPNI untuk menyampaikan kronologis kejadian kekerasan yang terjadi kepada salah satu perawat di Rumah Sakit Jasa Kartini (JK) pada tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB di IGD.
Korban diduga dipukul oleh pelaku, kebetulan pada waktu itu korban sedang melakukan pelayanan pasien di IGD. Pada saat itu dari pihak perawat belum melakukan tindakkan apa pun dengan alasan menunggu itikad baik dari yang bersangkutan.
Baca Juga: Selain Menjadi Bumbu Masak, Ternyata Rempah-Rempah Juga Miliki Khasiat Bagi Kesehatan Tubuh
"Sambil menunggu itikad baik kita melakukan rapat koordinasi dengan semua pihak termasuk direksi RS JK dan PPNI dalam gelar pendapat dan pandangan," dikutip PRIANGANTIMURNEWS saat audensi di DPRD Kota Tasikmalaya dari Ketua DPK RS JK Mardiana.
Tujuan kami gelar rapat pendapat tidak mencari kepentingan tetapi hanya ingin mencari dan ingin mendapat perlindungan hukum dan keadilan atas kejadian yang menimpa perawat di JK.
Dalam kasus diduga kekerasan ini pihak PPNI mengaku selain melakukan audensi ke DPRD tetapi juga pihaknya telah mengirim surat tembusan ke Wali Kota Tasikmalaya dan sudah dibuat pelaporan kepada pihak Polres Tasikmalaya Kota untuk mendapatkan keadilan.
Baca Juga: 3 Pilar Persib Ini Sudah Menjadi Pilihan Utama Shin Tae Young Untuk Timnas Indonesia
Kasus dugaan kekerasan ini sudah menjadi isu nasional, semua PPNI dari mulai daerah, provinsi dan juga PPNI pusat saat ini sesuai dengan tugas dan fungsinya sudah turut serta untuk mengawal kasus kekerasan ini.
Ketua DPD PPNI Tasikmalaya, Endang Nurjamil menyebut koordinasi kami dengan DPRD hanya proses perlindungan hukum perawat yang mengalami diduga mendapat prundungan.
"Tentu dalam proses hukumnya kita menginduk pada peraturan yang berlaku, karena semua yang telah terjadi ada aturannya. Kita tahu fungsi legislatif bukan sebagai ekskusi, tetapi kami dari pihak korban hanya ingin mendapat perlindungan hukum dari pemerintah."kata, Enjang Nurjamil.
Baca Juga: Bonus Fantastis Jika Persib Bandung Berhasil Kalahkan Persija! Cek Faktanya
Kewenangan pemerintah dalam hal ini sangat luas dan itu masyarakat bisa menjabarkannya. termasuk DPRD juga sebagai lembaga pemerintahan atau sebagai orangtua kita. Makanya kita datang kesini untuk menyampaikan persoalan yang terjadi.
"Di sini kita bukan unjuk kekuatan, tetapi minta keadilan, karena yang namanya kekuatan pada akhirnya akan jatuh juga. Jadi buat apa main kekuatan, sedunia ini kita hidup bagaimana jati diri kita agar bisa manfaatnya bagi oranglain," katanya.
Ketua Komisi 1 DPRD Kota Tasikmalaya H Ate Tachjan menyebut, dengan adanya insiden tersebut insya Allah kami akan membantu dan terbuka untuk membantu mengkomunikasikan kasus ini.
Baca Juga: Inilah Cara Cepat Mengatasi Nyeri Rematik Dengan Aman dan Efektif
"Kami dari Komisi 1 dan Komisi 4 akan bergerak melakukan komunikasi dengan Pemerintah Kota, TNI dan juga Polisi Polres Tasikmalaya Kota yang memang sejatinya semua mitra kerja kami dikomisi."kata, Ate.
Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Tasikmalaya Anang Sapaat menyebut, kami siap melakukan komunikasi dengan PPNI.
"Saya tahu setatus para perawat saat ini sangat digonjang ganjing oleh pemerintah," ujar Anang.
Baca Juga: Belanda Harus Waspadai 4 Pemain Polandia dalam Laga UEFA Nations League A Grup 4
Dede SIP menyebut, selama ini saya sangat merasakan kiprah PPNI sewaktu awal saya terkena Covid-19. Disana saya sangat merasakan dirawat oleh perawat.
Jadi kiprahnya para perawat itu sangat nyata, disisi lain yang lain pada takut dengan Covid-19. Tetapi para perawat sangat luar biasa merawat saya yang pada waktu itu di isolasi di ruang isolasi.
Dengan kondisi yang dirasakan oleh para perawat sekarang ini, saya ingin membantu sekali dengan memaksimalkan tugas dan fungsi saya sebagai anggota DPRD," ujarnya.***