PRIANGANTIMURNEWS - Aktivis Penyelamat Lingkungan Hidup Indonesia (PLHI) Kawasan Lingkungan Hutan dan Laut di Indonesia (KLHI) Tasikmalaya, Mugni Anwari menilai program prioritas Pj Wali Kota Tangani Sampah omong doang (Omdo).
Menurut Mugni PJ Wali Kota Tasikmalaya dalam menangani permasalahan sampah di Kota Tasikmalaya itu gagal karena belum dijadikan skala prioritas.
Indikator kegagalannya itu bisa dilihat dari kurangnya sarana dan prasarana.
Baca Juga: Mengerikan! Banjir Aliran Sampah Lintasi Jalur Irigasi Air di Wonomulyo, Sulawesi Barat
Kemudian pelayanannya tidak optimal, terutama pelayanan dalam pengangkutan. Jadi ini imbas dari kurangnya Sapras atau sarana dan prasarana termasuk anggaran.
Kurangnya Sapras dan anggaran jelas akan mengurangi pelayanan, karena saya juga melihat kendaraan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) selain sudah jelek juga kurang dan anggaran nya juga tidak maksimal.
"Jika anggaran nya yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya terhadap Dinas LH kecil, dapat dipastikan tidak optimal, tetapi jika cukup pelayanan dan sarana dan prasarana pasti bisa optimalkan,"ujarnya.
Kekecewaan ini tumbuh setelah melihat kondisi sampah yang numpuk baik yang ada di pinggir jalan, mau pun di TPS Ciangir yang kian memburuk kondisinya.
Baca Juga: Waduh! Tiang dan Tong Sampah Malioboro Hazet Tasikmalaya Rusak, Buat Netizen pun Geram
"Kami sebagai aktivis lingkungan hidup mempertanyakan peran Pj.Wali Kota, kemana peran satgas sampah, buat apa CCTV hanya untuk pemborosan anggaran saja,"ujar Mugni.
Disebut pemborosan anggaran itu, karena fungsi 10 CCTV yang sudah dipasang gak jelas, jika penegakan regulasi gak tegas, seharusnya fungsi CCTV bisa menindak tegas yang membuang sampah sembarangan.
"Jadi saya tegaskan, jangan ada CCTV apabila tidak ada sanksi. Di luar negeri regulasi nya CCTV itu untuk memberikan sanksi kepada yang buang sampah untuk di denda,"ujarnya.
Buat apa ada CCTV kalau hanya untuk melihat orang membuang sampah, tetapi tidak ada tindak tegasnya, jadi pendapat saya ini hanya menjadi kerja bohong.
"Seharusnya ada sanksi pidana nya, karena sampah yang mereka buang ada berbagai kategori sampah termasuk ada sampah B3, samapah berbahaya dan beracun,"ujarnya.
Baca Juga: Sampah Tasikmalaya Sempat Tak Kunjung Usai, SDN Argasari kini Bisa Belajar dengan Tenang
Untuk solusinya harus ada pengelolaan lingkungan yang baik, tata pengelolaan sampah dari hulu ke hilir yang baik, dan ini memang sudah diatur dalam peraturan Wali Kota dalam tata kelola sampah.
Tetapi jangan sampai implementasi nya tidak dijalankan karena terbatas anggaran nya. Maka perlu adanya penambahan anggaran yang lebih besar lagi sehingga dalam penanganan bisa maksimal.
"Masukan dari kami Pemerintah Kota harus bercermin kepada kota kota besar yang taat pada program sampah, terus ditambah anggaran dan saprasnya,"ujarnya.
Karena hasil investigasi dilapangan dari berbagai narasumber, anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya terbilang rendah hanya 40 milyar. Idealnya 100 milyar per tahun.
Apalagi untuk pelayanan armada sekarang banyak lokasi yang tidak terlayani, karena kurang nya sarana dan prasarana, ditambah sekarang jumlah rumahtangga semakin bertambah.
Tetapi saran dan prasarana seperti mobil tidak pernah ditambah oleh pemerintah daerah.
"Betul saya tahu saat ini Pj Wali Kota juga sedang konsen terhadap Maggot. Tetapi Magot ini bisnis, memang magot ini untuk mengurangi debit sampah, tetapi jangan konsen disitu saja,"kata Mugni.
Saya melihat tidak semua orang paham terhadap peluang bisnis sampah, mereka tahu nya hanya membuang sampah saja, harusnya ada ide ide lain di topang dengan anggaran, jangan hanya mengandalkan babakti atau swadaya saja.
"Coba kalau magot ini figalakan di setiap RW ditopang dengan anggaran mungkin bisa selesai masalah sampah kita, tapi kalau sifatnya hanya seremonial tidak menyentuh, jangan harap bisa sukses,"ujar Mugni.
Mugni menambahkan, ingat soal pekerjaan tidak bisa berbicara sosial. Sekarang kesadaran sosial sudah mulai berkurang di masyarakat. Artinya harus ditopang dengan anggaran.***)