Network
PRIANGANTIMURNEWS- Menjelang Pemilu 2024, dan menyikapi kekosongan Kepala Daerah termasuk di Kota Tasikmalaya selam dua tahun mulai 2022 - 2024.
Lembaga Kajian Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Siliwangi (Unsil) Tasikmalaya melaksanakkan seminar nasional Quo vadis pengisian pejabat kepala daerah dari unsur TNI dan Polri.
Seminar nasional jelang pesta demokrasi 2024 kita dari akademisi berhak memberikan masukan kepada pemerintah. Masukan dan pemikiran ini guna mencegah terjadinya konflik sosial yang mengemuka dan itu pasti terjadi.
Baca Juga: UPDATE KASUS Pembunuh Ibu dan Anak di Subang, Adakah Hubungannya dengan Perebutan Kekayaan Yayasan
"Kita mengkaji saran dan masukan dari mahasiswa ketakutan ketika TNI, Polri masuk pada duk area sipil memang tidak bisa dilepaskan dari sejarah politik. Sekali pun didalam politik lokal masyarakat tetap harus diberikan informasi melalui sosialisasi atau diskusi," kata, Dosen Fisip M.Ali Andrias, S.IP.,M.SI. kepada priangantimurnews.pikiran-rakyat.com Senin 22 November 2021.
Dalam kondisi apa pun jelang perhelatan pemilu serentak untuk mengisi kekosongan Pjs atau Plt. Pemerintah jangan gegabah untuk menunjuk atau memerintahkan TNI, Polri aktif untuk menjadi pejabat kepala daerah. Dan beberapa pengamat sepakat untuk tidak mengundang TNI, Polri aktip kembali ke jabatan sipil.
"Kostalasi politik nasional ada isu konsolidasi untuk kemenangan salah satu partai. Artinya mereka sudah merasa nyaman dalam priode priode ini. Saya yakin dalam menyikapi, meminij persoalan ini masyarakat sudah piawey. Pada 2017 banyak yang mengolah politik menjadi politik indetitas tentang Islam atau keagamaan yang memang isu paling peka," ujarnya.
Baca Juga: Sinopsis Drama Korea Mokkoji Kitchen
Lanjutnya dampak adanya penunjukan mengisi kekosongan TNI, Polri aktif untuk menjadi kepala daerah malah menjadi memberikan dampak buruk terhadap citra TNI dan Polri dalam tugasnya memberikan keamanan. Artinya kami meminta sebelum menunjuk TNI atau Polri harus menjadi kajian bersama terutama bagi pemerintah dan DPR RI jangan mberikan regulasi yang gegabah.
