Network
PRIANGANTIMURNEWS- Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Amy Fahmi mengatakan agar jangan terburu-buru membentuk presedium Daerah Otonom Baru (DOB) terkait wacana pemekaran Tasikmalaya Utara.
"Sebaiknya panitia lebih konsen dalam mematangkan konsep-konsep serta visi dan misi kemudian untuk mengundang seluruh element masyarakat untuk menyamakan pandangan," ungkap Amy Fahmi, Kamis 19 Mei 2022.
Menurut Ketua DPC PKB Kabupaten Tasikmalaya ini, dengan mengedepankan kepentingan bersama serta tujuan kesejahteraan masyarakat Tasikmalaya Utara tentu langkah pemekaran konsepsinya harus terarah dan jelas.
"Saya ini berjuang untuk pemekaran Tasikmalaya Utara dari tahun 2010, namun ketika itu tidak ada tokoh-tokoh yang mendukung, dan sekarang muncul lagi wacana pemekaran, tentu saya menyarankan supaya jelas dulu konsep-konsepnya jangan tergesa-gesa membentuk presidium," jelas Amy Fahmi.
Dia melanjutkan bahwa pada tahun 2010 lalu, muncul sebuah wadah yang bernama Forum Tasik Utara Bangkit (FTUB) yang ketika itu Abdul Latif terpilih sebagai Ketua, namun sayangnya perjuangan tersebut padam dengan sendirinya.
"Selanjutnya kepemimpinan FTUB beralih ke saudara Ato Rinanto, dan hal yang sama terjadi, dan sekarang mas Ato menjadi Ketua Panitia pembentukan presidium, maka saya usul saja supaya fokus dulu terhadap konsep-konsep jangan dulu ke (Pembentukan) presidium," tutur Amy Fahmi.
Amy Fahmi pun mencontohkan pemekaran wilayah Tasikmalaya Selatan, (Tasela) setiap pelaku peristiwanya melepaskan segala bentuk seragam dan warna, tetapi lebih mengedepankan kebersamaan dan fokus terhadap tujuan DOB.
Dia juga menyarankan panitia pembentukan Presedium untuk melakukan diskusi-diskusi dengan para anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang berangkat dari dapil 2 dan 3, yang meliputi wilayah wacana yang akan mekar.
"Kan ada perwakilan yang duduk di parlemen dari dapil 2 dan 3, seharusnya diajak dulu berdiskusi terkait pandangan-pandangan, dan bila ada orang dapil 2 atau 3 sementara jadi anggota dewannya di luar dapil diundang juga untuk sumbangsih pemikiran," ujar Amy Fahmi.
Baca Juga: Alie Sesay Mantan Bek Persebaya resmi Gabung dengan PSIS Semarang
Selain itu, putra mantan wakil bupati Tasikmalaya ini, menjelaskan, supaya sosialisasi terkait wacana pemekaran Tasikmalaya Utara cepat diterima masyarakat. dan tentunya elemen Pemuda, Ulama dan tokoh masyarakat lainnya untuk diundang berdiskusi dalam menyamakan persepsi terkait rencana DOB.
"Para Kepala Desa se-Tasik Utara juga harus diajak berdiskusi supaya sosialisasi ke masyarakat lebih cepat, karena mereka yang memiliki jalur wilayah di tatanan masyarakat sampai ke tingkat RT,". Kata politisi pituin Kecamatan Rajapolah ini
Tidak hanya itu, Amy juga menyarankan, supaya organisasi kepemudaan (OKP), organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang ada di tiap-tiap Kecamatan untuk diundang berdiskusi, karena tentunya sangat membantu dalam mensosialisasikan rencana pemekaran Tasikmalaya Utara.
Baca Juga: Inilah 3 Zodiak Paling Beruntung Dalam Cinta Pada Kamis, 19 Mei 2022
"Jadi, motifasi pemekaran tentunya harus secara menyeluruh, target mana saja kecamatan yang akan dijadikan bagian dari pemekaran Tasikmalaya Utara, maka tokoh-tokohnya pun untuk diajak dulu berdiskusi di darat secara formal jangan berdebat di group WA," harapnya.
Sehingga, persepsi dan pandangan dari berbagai tokoh di tiap-tiap Kecamatan bisa dijadikan motifasi dan konsep dasar dalam melahirkan DOB Tasikmalaya Utara sehingga tujuannya menjadi jelas karena tidak semua orang faham arah dan tujuannya.
"Biar bisa katara (terlihat jelas) maksud pemekaran itu apa, kan dikhawatirkan muncul pandangan bahwa pemekaran motivasi personal, atau memang motivasinya untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, maka semuanya harus disatukan dulu konsepsinya," ucap dia.
Baca Juga: Video Musik ZOOM Jessi Tembus 50 Juta Penonton di YouTube
Sementara, Anggota DPRD fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Tasikmalaya, Asop Sopiudin mengatakan wacana pemekaran wilayah Tasikmalaya Utara, prasyaratnya adalah kajian akademik sehingga dasar Daerah Otonom Baru (DOB) bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
Menurutnya kajian akademik yang diperlukan setidaknya tergambarkan kajian aspek hukum, demografi, keamanan, sosial politik dan ekonomi.
"Dan hal tersebut bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah, jadi bukan persoalan terminologi perlu dan atau tidak perlu, juga bukan pilihan setuju dan atau tidak setuju, tentunya bila hasil kajian memenuhi berbagai prasyarat, kemudian langkah berikutnya disosialisasikan kepada publik secara masiv untuk mendapatkan dukungan," ungkapnya.
Menurutnya, sosialisasi tersebut bisa berbentuk deklarasi, Rembug warga, rapat akbar dan apapun istilahnya sah -sah saja. Jadi intinya, jangan sampai masyarakat dibuat gaduh dulu dan terganggu ketentramannya sehingga mengganggu kondusifitas kehidupan publik dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Baca Juga: Biodata Ashira Zamita, Pemeran Tokoh Zalika di Series Dear Stranger
"Karena suka atau tidak, perjalanannya tetap akan dilalui proses administratif dan politik dari mulai pemerintahan tingkat bawah yaitu Desa dengan masyarakatnya untuk memutuskan persetujuannya yang diproyeksikan masuk pada wilayah daerah otonom baru (DOB) nantinya," tegas politisi asal Kecamatan Cisayong ini.
Dia melanjutkan, proses administratif dan politik tetap harus dilalui, contohnya seperti persetujuan DPRD dengan Kepala Daerah itu merupakan bagian dari proses terkait pemekaran atau DOB dan itu merupakan hak konstitusional masyarakat demi kemaslahatan, keadilan, pemerataan dan kemudahan pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat.***
