PRIANGANTIMURNEWS - Pengurus Cabang PMII Kota Tasikmalaya Ardiana Nugraha menyebut, ditengah kemiskinan dan ketidakpastian ekonomi yang di derita oleh rakyat. DPRD malah berharap belas kasihan dari uang rakyat.
Sikap ini memprihatinkan dimana kondisi Anggota DPRD sama seperti kondisi warga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Untuk itu, kami menuntut kepada pemerintah agar merilis Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya.
Baca Juga: PHRI Pangandaran Salurkan Bantuan Logistik untuk Korban Gempa Cianjur, Iwan: Tepat Sasaran
"Dengan begitu, anggota DPRD berhak mendapat perhatian lebih dari APBD. Bahkan kami juga sudah mengumpulkan donasi koin untuk anggota DPRD."kata Ardiana Nugraha Kamis 1 Desember 2022.
Hal tersebut pun lantaran dengan adanya wacana DPRD Kota Tasikmalaya akan menaikan tunjangan dan budgeting perjalanan dinas yang dipandan dan di nilai akan merugikan masyarakat.
"Saat ini DPRD telah menjadi sorotan akibat dari kebijakan mabok yang telah dibuat yakni mengenai kenaikan tunjangan yang meliputi; kesejahteraan pimpinan dan anggota, tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi DPRD Kota Tasikmalaya."katanya.
Baca Juga: Kemenkes Ajak Remaja Konsumsi Tablet Penambah Darah untuk Mencegah Stunting
Ardiana menyebut, kebijakan tersebut saya rasa sangat absurd mengingat Kota Tasikmalaya adalah kota yang berada dibawah garis kemiskinan dan merupakan yang tertinggi di Jawa Barat dengan mencapai angka 13,13 persen.
"Hak dan fungsi budgeting dewan seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dengan membuat kebijakan jobs-stimulating recovery ekonomi dengan mengusulkan atau membuat kegiatan yang lebih produktif."kata, Ardiana.
Di pemerintahan mengenai pemulihan ekonomi daerah. Artinya bahwa Kebijakan-kebijakan yang dibuat harus berdasarkan kepatutan, dan kewajaran.
"Bukan malah memperkaya diri di tengah-tengah masyarakat yang secara massal pula hidup dibawah garis kemiskinan."ujar Ardiana.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Sagitarius Hari Ini Kamis 01 Desember, Berhati-hati dalam melakukan Aktivitas
"Hak budgeting dewan jangan dimanfaatkan menjadi alat perampokan untuk mengkhianati kepercayakan publik terhadap DPRD Kota Tasikmalaya."kata Ardiana.
Hal tersebut mendapat tanggapan dari Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Aslim menyebut, terkait adanya isue adanya kenaikan beberapa tunjangan untuk dewan dapat diklarifikasi.
"Isue ini dapat di klarifikasi bahwa untuk tahun 2023 tidak ada kenaikan beberapa tunjangan dewan seperti yang berkembang saat ini."kata Aslim saat di pintai tanggapan melalui WhastApp Rabu.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Virgo Hari Ini Kamis 01 Desember, Kamu Masih Terlihat Boros dalam Menggunakan Uang
Kata, Aslim, yang ada adalah rancangan penyesuaian tunjangan transportasi dan itupun masih dalam tataran penilaian konsultan jasa penilaian publik dalam apraisal.
"Rancangan penyesuaian tunjangan transportasi nanti akan dikaji terlebih dahulu."ujarnya.***