PRIANGANTIMURNEWS- Presiden Jokowi memberikam sambutan di acara Outlook Perekonomian Indonesia 2023 pada hari Rabu, 21 Desember 2022, kemarin.
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menantang semua negara yang menggugat keputusan larangan ekspor bahan mentar RI jika merasa dirugikan atas kebijakan tersebut.
"Kalau tidak diteruskan, rugi kita. Meskipun kita digugat, gak papa," ucap Presiden Jokowi.
Baca Juga: Menjelang Tahun Baru 2023, Camat Cipedes Kota Tasikmalaya Menghimbau Hal Ini
Perlu diketahui, Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan larangan eskpor bahan mentah RI berupa bijih nikel sejak tahun 2020, dan mendapat respon dari beberapa negara berupa gugatan ke World Trade Organization (WTO).
Ia mengatakan gugatan itu tak akan menyurutkan langkahnya sebagai pemimpin Indonesia.
"Meskipun kita digugat, tidak apa-apa. Nikel digugat, ini nanti yang kita umumkan hari ini digugat lagi, tidak apa-apa. Suruh gugat terus. Yang kedua digugat belum rampung, ketiga kita stop lagi. Digugat, tidak apa-apa," tegasnya.
Baca Juga: Yang Belum Honorer Bisa Ikut PPPK Tenaga Teknis 2022
Selain keberaniannya dalam mengambil kebijakan larangan ekspor bahan mentah nikel, Presiden juga akan mengumumkan larangan ekspor salah satu komoditas lain setelah pulang dari acara tersebut.
Ia juga berencana di tahun depan akan ada satu sampai dua komoditas yang akan dilarang untuk ekspor bahan mentahnya.
Hal itu dilakukan demi menciptakan hirilisasi sehingga dapat menambah nilai tambah bagi Indonesia.
Baca Juga: Pertandingan Super Keras! Persita Tangerang Jadi Korban Kejelian Luis Milla! Kenapa?
Jokowi mengatakan larangan ekspor diberlakukan supaya kekayaan alam di dalam negeri bisa memberikan manfaat besar kepada rakyat Indonesia.
Ia memaparkan dari kebijakan pemerintah dalam melarang ekspor bahan mentah berupa nikel, masyarakat Indonesia sudah merasakan manfaatnya.
la menyebut nilai ekspor nikel dalam bentuk bahan baku mentah sebelumnya US$1,1 miliar. Tahun ini, ketika bahan nikel di olah di dalam negeri, nilai tersebut melonjak jadi US$30 miliar.
Baca Juga: Membeli Gas 3 Kg Harus Pakai KTP, Ini Tujuannya
Presiden Jokowi mengatakan Indonesia selama ini dirugikan selama berpuluh-puluh tahun karena mengekspor bahan baku mentah.
Oleh karena itu, langkah tegas Presiden Jokowi yang akan melarang ekspor bahan mentah secara bertahap jelas dapat dirasakan manfaatnya bagi warga Indonesia dalam pertumbuhan ekonominya.
Ia menyebut tugasnya adalah mencari nilai tambah sebesar-besarnya demi kehidupan yang lebih baik bagi kesejahteraan rakyat.
Ia mengutarakan dengan bangga bahwa pertumbuhan Provinsi Maluku Utara meningkat sebesar 27 persen setelah adanya hirilisasi.
Baca Juga: Update Kasus Polisi Bunuh Polisi! Bripka Wido Fernando Menyerahkan Diri Setelah Berstatus Buron
Kemudian ada Provinsi Sulawesi yang pertumbuhan ekonominya mencapai 8,24 persen.
Ia menyebut jika semua Provinsi melakukan hirilisasi, industrialisasi, itu merupakan bentuk reformasi struktural riil yang ingin dilakukan dan dicapai.
Selain itu ia mengingatkan bahwa fundamental harus benar-benar dirubah. Menurutnya fundamental yang lemah harus dirubah menjadi stabil.
Sekedar informasi hirilisasi merupakan suatu strategi untuk meningkatkan nilai tambah suatu komoditas di dalam negeri. Dengan adanya strategi tersebut diharapkan komoditas yang diekspor bukan lagi berupa bahan baku, melainkan berupa barang setengah jadi atau barang jadi.
Baca Juga: Picu Gempa Bumi 3,8 Magnitudo di Kuningan, Waspada! Sesar Baribis di bagian Utara Jabar
Terakhir, dilansir dari Instagram @jokowi, ia mengumumkan komoditas yang akan dilarang ekspor bahan mentahnya adalah ekspor bijih bauksit.
Dimana industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri akan berlaku mulai bulan Juni 2023 mendatang.
Jokowi memperkirakan jika industrialisasi bauksit dilakukan di dalam negeri maka perkiraan pendapatan negara akan meningkat dari Rp21 triliun menjadi sekitar Rp62 triliun.
Terakhir ia menulis bahwa pemerintah akan terus konsisten melakukan hilirisasi di dalam negeri agar nilai tambah dinikmati di dalam negeri untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat.***
Sumber: YouTube Sekretariat Presiden