Network
PRIANGANTIMURNEWS- Pada acara Penyampaian Catatan Akhir Tahun Menko Polhukam di Kantor Kemenko Polhukam, Mahfud MD menegaskan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan bukan untuk melindungi rezim pemerintahan Presiden Jokowi.
Acara yang digelar di Jakarta pada hari Kamis, 15 Desember 2022 itu, memberi titik terang kepada sejumlah masyarakat yang kontra atas salah satu pasal di KUHP.
Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) mengatakan KUHP yang baru saja disahkan baru akan resmi berlaku tiga tahun lagi.
Baca Juga: Gara-Gara Abu Rokok Mata Balita Gak Bisa Dibuka
"KUHP itu berlaku tahun 2025, bukan untuk melindungi Pak Jokowi," kata Mahfud.
Ia menuturkan pengesahan KUHP tersebut bukanlah untuk menangkap orang yang menghina Presiden Jokowi.
Menurutnya, KUHP ini untuk melindungi mereka yang nantinya akan menjadi Presiden di Pemilu mendatang agar tak dihina.
Baca Juga: Daftar Resmi Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu 2024, Terbaru dan Lengkap
"Kok dituduh untuk melindungi pak Jokowi, untuk menangkap orang-orang yang kritis. Ini untuk melindungi anda yang mau jadi presiden di Pemilu mendatang agar anda tidak dihina-hina dan negara aman," ucapnya.
