Network
PRIANGANTIMURNEWS - Pemilihan umum (pemilu) masih akan dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024.
Namun yang terjadi di lapangan sudah ada partai politik dan bakal calon, baik bakal calon anggota legislatif maupun presiden yang melakukan kampanye.
Padahal menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) kampanye baru akan dilaksanakan pada 28 November 2023.
Baca Juga: Matheus Pato Ancam David da Silva! Laga Persib VS Dewa United Jadi Patokan!
Menanggapi hal itu, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lolly Suhenty, di Jakarta pada Sabtu 18 Maret 2023 mengimbau semua partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024, termasuk para bakal calo untuk tidak berkampanye dini.
Karena kampanye baru akab dilakukan tanggal 28 November 2023. Jadi sebelum tanggal tersebut tidak diperbolehkan.
Sebelum tanggal 28 November 2028, partai politik hanya diperbolehkan mensosialisasikan nomor urut.
Baca Juga: Kecamatan Puspahiang Ikuti Pentas PAI Se- Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023
Parpol maupun bakal calon presiden maupun bakal calon anggota legislatif tidak boleh menyampaikan ajakan, visi misi atau profil diri.
"Pada masa sosialisasi parpol seperti saat ini, parpol hanya diperbolehkan mensosialisasikan nomor urutnya," kata Lolly Suhenty dikutip priangantimurnews.com dari Youtube antara, Minggu 19 Maret 2023.
Sebelumnya presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024.
Kata Jokowi Ini perlu dijelaskan jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan Presiden dan juga yang berkaitan dengan soal tiga periode.
Baca Juga: Mengejutkan! Marshel Widianto Ternyata Sudah Menikah, dan Telah Dikaruniai Anak
"Karena jelas bahwa kita telah sepakat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan pilkada dilaksanakan nanti di November 2024, sudah jelas semuanya,” ujar Presiden.
Presiden juga menjelaskan bahwa tahapan pemilu tahun 2024 sudah akan dimulai di pertengahan bulan Juni 2022. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 167 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) yang menyebut bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara.***
