Network
PRIANGANTIMURNEWS - Pernyataan Presiden Indonesia Joko Widodo yang menyatakan akan cawe-cawe atau tidak netral dalam Pemilihan Umum 2024 kembali menjadi sorotan publik.
Setelah Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja menyampaikan pernyataan mencengangkan pada Rabu, 21 Juni 2023 di Jakarta Pusat.
Rahmat menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo (jokowi) sebagai kepala negara sah-sah saja untuk melakukan cawe-cawe, karena dirinya adalah anggota Partai Politik (Parpol).
Baca Juga: MK Putuskan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka, 8 dari 9 Fraksi Parpol Setuju Kecuali PDI Perjuangan
"Bawaslu pada titik ini tidak (mempermasalah), karena beliau juga kepala negara, juga anggota parpol, Pak Jokowi-nya anggota parpol," ujar Rahmat.
"Boleh-boleh saja (cawe-cawe), tinggal tempatnya di mana dan bagaimana saja," lanjutnya.
Tetapi Rahmat juga berkata bahwa Presiden Jokowi harus memisahkan posisinya sebagai Pemimpin Negara dengan anggota Parpol PDIP. Walau hal tersebut sulit untuk dipisah.
"Kita harus pisahkan antara beliau sebagai presiden, beliau sebagai kepala negara, dan beliau sebagai anggota parpol juga. Ini yang agak sulit dipisahkan dari presiden," ungkapnya.
"Bawaslu pada titik ini tidak (mempermasalah), karena beliau juga kepala negara, juga anggota parpol, Pak Jokowi-nya anggota parpol," ujar Rahmat.
"Boleh-boleh saja (cawe-cawe), tinggal tempatnya di mana dan bagaimana saja," lanjutnya.
Tetapi Rahmat juga berkata bahwa Presiden Jokowi harus memisahkan posisinya sebagai Pemimpin Negara dengan anggota Parpol PDIP. Walau hal tersebut sulit untuk dipisah.
"Kita harus pisahkan antara beliau sebagai presiden, beliau sebagai kepala negara, dan beliau sebagai anggota parpol juga. Ini yang agak sulit dipisahkan dari presiden," ungkapnya.
Baca Juga: Kata Mahfud MD: Jangan Bubarkan Parpol, Kenapa? Ini Penjelasannya!
Lebih lanjutnya, Rahmat menyampaikan bahwa tidak ada larangan Presiden Jokowi untuk hadir ke acara partai.
Dengan memberikan pendapat bahwa hal tersebut adalah wajar jika kepala negara memiliki preferensi pribadi, dengan melihat siapa yang dapat melanjutkan estafetnya.
"Boleh-boleh saja kan, nggak ada masalah. Misalnya semua partai mengundang dia hadir. Ada yang tidak hadir juga, ya gak masalah. Preferensi saja kok," pungkasnya.
"Jokowi cawe-cawe, saya kira semua itu kalau punya preferensi pada siapa yang akan melanjutkan program kerjanya kan? visi beliau meneruskan oleh yang seterusnya," paparnya.
Namun dirinya juga mengungkapkan bahwa etika politik yang menilai tetap masyarakat, termasuk citra keberpihakan Presiden Jokowi tersebut.
Lebih lanjutnya, Rahmat menyampaikan bahwa tidak ada larangan Presiden Jokowi untuk hadir ke acara partai.
Dengan memberikan pendapat bahwa hal tersebut adalah wajar jika kepala negara memiliki preferensi pribadi, dengan melihat siapa yang dapat melanjutkan estafetnya.
"Boleh-boleh saja kan, nggak ada masalah. Misalnya semua partai mengundang dia hadir. Ada yang tidak hadir juga, ya gak masalah. Preferensi saja kok," pungkasnya.
"Jokowi cawe-cawe, saya kira semua itu kalau punya preferensi pada siapa yang akan melanjutkan program kerjanya kan? visi beliau meneruskan oleh yang seterusnya," paparnya.
Namun dirinya juga mengungkapkan bahwa etika politik yang menilai tetap masyarakat, termasuk citra keberpihakan Presiden Jokowi tersebut.
Baca Juga: Bawaslu Anggap Cawe-cawe Jokowi Hal Lumrah
Ketika Presiden Jokowi mengungkapkan akan cawe-cawe bersama Ganjar yang kemudian disampaikan kembali oleh Parpol PDIP.
Langkahnya tersebut menimbulkan kontroversi, karena menyiratkan keberpihakan Presiden. Dimana seharusnya Presiden bersikap netral dalam Pemilu meski beliau dari partai mayoritas.
Pernyataan yang diujarkan secara gamblang oleh Presiden Jokowi seolah menyatakan keadaan genting perpolitikan Indonesia.
Roda demokrasi dinilai tidak akan pernah berjalan baik, jika Presiden berpihak. Kondisi ini pertama kali terjadi dalam perpolitikan Indonesia***
Ketika Presiden Jokowi mengungkapkan akan cawe-cawe bersama Ganjar yang kemudian disampaikan kembali oleh Parpol PDIP.
Langkahnya tersebut menimbulkan kontroversi, karena menyiratkan keberpihakan Presiden. Dimana seharusnya Presiden bersikap netral dalam Pemilu meski beliau dari partai mayoritas.
Pernyataan yang diujarkan secara gamblang oleh Presiden Jokowi seolah menyatakan keadaan genting perpolitikan Indonesia.
Roda demokrasi dinilai tidak akan pernah berjalan baik, jika Presiden berpihak. Kondisi ini pertama kali terjadi dalam perpolitikan Indonesia***
