Network
Kata, Ganjar, kebijakan bahan baku farmasi dan alat kesehatan (Alkes) saat ini masih harus dikalahkan dengan kemudahan melalui impor.
"Plasma nutfahnya sudah oke luar biasa, perisetnya sudah ada, siapa yang memungut itu dalam meja pengambilan keputusan. Tidak ada?" kata Ganjar.
Ganjar, menegaskan, jawaban dari segala polemik di industri farmasi dan alat kesehatan adalah pengembangan research and development (R&D).
Baca Juga: Jubir Ganjar Mahfud Sebut Elektabilitas Pasangan No 3 Semakin Tinggi
"Kita bakal mengalokasikan 1 persen untuk R&D Indonesia dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk mendorong pengembangan bahan baku industri dan alat kesehatan dari dalam negeri,"ujarnya.
“Sekarang kita mulai dengan alokasi 1 peraen saja untuk riset dan development [pengembangan] Indonesia dari PDB [produk domestik bruto], kita dorong kemudian agar biaya risetnya itu mencukupi. Risetnya sudah, Pak di BRIN," ungkap Ganjar dalam dialog dengan KADIN.
Ganjar, menambahkan, polemik kebutuhan alkes yang tidak diimbangi dengan alokasi anggaran sudah dialaminya saat menjabat sebagai Gubernur selama 10 tahun.
Baca Juga: GMNU Dukung Ganjar Mahfud Menangkan Jadi Capres 2024
Dalam menyusun anggaran, permintaan tertinggi datang dari kebutuhan alkes. Namun, justru banyak masalah juga datang dari industri tersebut.
Dengan pengalaman itulah Ganjar berkomitmen untuk menghentikan dan segera mengatasi situasi minimnya alkes dan bahan baku farmasi di Indonesia.
