PRIANGANTIMURNEWS- Pada pertemuan kabinetnya pada hari Minggu, 9 Mei 2021, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, secara tegas menolak tekanan untuk tidak membangun di wilayah Yerusalem.
Dalam pidato yang disampaikannya itu, Netanyahu tidak menyebutkan secara langsung kasus penggusuran yang dilakukan oleh otoritas Israel di kawasan Syeikh Jarrah, Yerusalem Timur.
Namun dia mengatakan dengan tegas bahwa Israel akan tetap melanjutkan pembangunan di tanah yang diperebutkan tersebut, karena menurut klaim yang disampaikannya, Yerusalem merupakan ibu kota bagi negara yang kini dipimpinnya.
“Saya mengatakan kepada yang terbaik dari teman-teman kita: Yerusalem adalah ibu kota Israel dan sama seperti setiap negara, akan membangun ibu kotanya dan ibu kotanya," ujar Netanyahu seperti dikutip priangantimurnews.pikiran-rakyat.com dari laporon Reuters pada hari Senin, 10 Mei 2021.
"Kita juga memiliki hak untuk membangun di Yerusalem dan membangun Yerusalem. Itulah yang telah kami lakukan dan itulah yang akan terus kami lakukan," lanjutnya.
Sebelumnya, diketahui bahwa Jaksa Agung Israel telah mendapatkan penangguhan dari sidang pengadilan tentang rencana penggusuran warga Palestina di Yerusalem, di mana penggusuran tersebut merupakan sebuah sesi yang mengancam akan memicu lebih banyak kekerasan di kota suci dan meningkatkan kekhawatiran internasional.
Baca Juga: Pengunjuk Rasa dari Palestina Bentrok dengan Polisi Israel
Pemerintah setempat pada saat ini masih dapat memiliki ruang bernafas untuk mencoba meredakan situasi yang mudah terbakar di Yerusalem, di mana kasus pengadilan dan gesekan selama bulan suci Ramadhan telah menyebabkan penyerangan brutal yang dilakukan Kepolisian Israel kepada warga Palestina.
Mahkamah Agung Israel pada hari Senin akan mendengarkan banding terhadap rencana penggusuran beberapa keluarga Palestina dari lingkungan Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur, yang merupakan sebuah daerah yang direbut Israel dalam perang tahun 1967.
Pengadilan yang lebih rendah juga telah mendukung klaim pemukim Yahudi atas tanah di mana rumah-rumah orang Palestina berada, di mana hal ini merupakan sebuah keputusan yang dilihat oleh Palestina sebagai upaya Israel untuk mengusir mereka dari tanah suci tersebut.
Baca Juga: Israel Semakin Kejam, Serang Warga Palestina di Masjid Al-Aqsa hingga Ratusan Orang Terluka
Namun dalam langkah hukum pada menit-menit terakhir, para pemohon meminta pengadilan untuk bisa meminta pendapat hukum dari Jaksa Agung Avichai Mandelblit, agar dapat membuka jalan bagi sidang hari Senin untuk ditunda dan kemungkinan dia bisa membantah penggusuran tersebut.
Seorang juru bicara Mandelblit mengatakan bahwa pengadilan setuju untuk menerima pengajuan di masa depan dari jaksa agung dan bahwa sesi baru akan dijadwalkan dalam 30 hari ke depan.
Diketahui juga sebelumnya, bahwa penyerangan brutal di Yerusalem Timur telah meluas menjadi bentrokan antara polisi Israel dan warga Palestina di sekitar Al-Aqsa, masjid tersuci ketiga Islam, pada puncak bulan puasa Ramadhan.
Apakah kekerasan lebih lanjut akan meletus juga dapat bergantung pada acara lain yang dijadwalkan untuk hari Senin - di mana pawai tahunan oleh pemuda Yahudi yang mengibarkan bendera Israel ke Kota Tua Yerusalem (yang sebagian besar penduduknya adalah warga Palestina) akan dilakukan pada hari tersebut untuk menandai apa yang dirayakan Israel sebagai reunifikasi Yerusalem pada tahun 1967.
Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan di Tepi Barat dan Gaza yang diduduki. Namun, sifat serakah Israel justru memandang semua kota sebagai ibukotanya, termasuk bagian timur yang dianeksasi dalam sebuah tindakan yang belum mendapat pengakuan internasional itu.
Pada Sabtu malam, malam suci Islam Laylat al-Qadr, pemuda Palestina melempar batu, menyalakan api dan merobohkan barikade polisi di jalan-jalan menuju gerbang Kota Tua yang bertembok saat petugas dengan perlengkapan anti huru hara menggunakan granat setrum dan air, juga meriam untuk mengusir mereka.
Baca Juga: Otoritas Palestina dan Liga Arab Mengutuk Pembukaan Kantor Ceko di Yerusalem
Sehari sebelumnya, pemerintah Israel mengecilkan keterlibatan negara dalam kontroversi Syekh Jarrah, yang oleh Kementerian Luar Negeri dianggap sebagai "perselisihan real-estate antara pihak swasta".
Hal itu tampaknya tidak banyak mengurangi kekhawatiran di Eropa dan di antara kekuatan regional seperti Yordania dan Uni Emirat Arab, yang mengutuk perilaku Israel di sekitar Yerusalem Timur tersebut.
Ketika kecaman Israel meningkat di antara beberapa anggota Partai Demokrat, Presiden AS Joe Biden dan Departemen Luar Negeri AS pada hari Sabtu mengatakan bahwa pihaknya "sangat prihatin" dan meminta "pihak berwenang untuk mendekati penduduk (Sheikh Jarrah) ... dengan kasih sayang dan rasa hormat."***