PRIANGANTIMURNEWS - Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengurangan Risiko Bencana (UNDRR) telah mengadakan High Level Meeting (HLM) pada tanggal 18 sampai 19 Mei 2023.
Pertemuan tersebut terselenggara di kota New York, Amerika Serikat (AS) diikuti oleh ratusan negara yang tergabung di dalamnya.
Pertemuan tersebut adalah Mid-Term Review tentang Sendai Framework (kerangka kerja). Mengangkat tema khusus seputar 'Pencegahan Bencana dan Pengurangan Resiko Bencana'.
Baca Juga: Elmo Juanara, Peneliti Muda dari Jepang Bercerita Tentang Disaster Knowledge
Salah satu pembahasan Sendai Framework UNDRR, diantaranya adalah Early Warning System (Sistem Peringatan Dini).
UNDRR dalam laman resminya menyampaikan bahwa hingga saat ini, penerapan Early Warning System bencana alam di seluruh Dunia baru mencapai angka 50 persen.
"Early Warning System yang sangat diperlukan oleh negara-negara di seluruh Dunia. Saat ini hanya 50 persen negara yang sudah tercover oleh Early Warning System," tulis UNDRR.
Baca Juga: Bakomubin Kota Tasikmalaya Akan Mengadakan Pelatihan Da'i dan Khotib
Mengindikasikan bahwa masih terdapat banyak negara-negara di Dunia yang belum optimal atau belum menerapkan Early Warning System secara utuh.
UNDRR menyebut rata-rata negara yang belum menerapkan sistem tersebut adalah negara dengan ekonomi menengah kebawah.
"Negara-negara dengan ekonomi menengah kebawah masih belum dicover oleh Early Warning System," paparnya.
"Tanpa (sistem) itu, maka ketika bencana muncul, tidak ada peringatan dini. Itu sangat bahaya," sambungnya.
Baca Juga: Soal Pernyataan Sistem Pemilu yang Menimbulkan Polemik, Ketua KPU Minta Maaf
Mahasiswa S3 JAIST (Japan Advanced Institute of Science and Technology), Elmo Juanara menarik benang merah pembahasan Sendai Framework 2015-2030 tentang Early Warning System.
Disampaikan ke Priangantimurnews dari Ishikawa, Jepang pada Sabtu, 27 Mei 2023. Bahwa terdapat empat tahap edukasi Early Warning System.
TAHAP EDUKASI EARLY WARNING SYSTEM
1. Pemerintah Menyediakan Perangkat
Tahap pertama, pemerintah harus menyiapkan kapasitas respon terhadap bencana alam. Kewajiban pemerintah diantaranya adalah:
Baca Juga: Inilah Penyebab Suhu Tinggi di Indonesia Menurut BMKG
Menyediakan Hazard Map (peta keamanan), regulasi (peraturan) yang mendukung, dan perangkat informasi yang disediakan.
Termasuk memberikan sarana dan fasilitas pelatihan tentang bencana untuk masyarakat, dan upaya edukasi tentang bencana alam tersebut.
"Tidak sekedar pelatihan saja. Tetapi juga pengetahuan, tentu dengan perangkat-perangkat yang mendukung," ujar ELmo.
"Seperti aplikasi peringatan dini, termasuk task bencana (stok bantuan) untuk beberapa hari kedepan" lanjutnya.
Baca Juga: BMKG Imbau Masyarakat Indonesia Siaga, Dampak Bencana akibat Hujan Lebat
2. Masyarakat Mempelajari Bencana
Tahap kedua, masyarakat wajib mempelajari perangkat-perangkat dan aturan-aturan yang telah disediakan oleh pemerintah.
Termasuk mengikuti pelatihan bencana yang diadakan oleh pemerintah, da edukasi seputar bencana sendiri dari pemerintah.
Mengaktifkan layanan informasi bencana alam dari perangkat informasi pemerintah, dan interaktif dalam mendalam pengetahuan seputar bencana alam wilayah masing-masing.
Baca Juga: Gempa Bumi Kuat Berskala 7,5 M Terjadi Hari ini di Maluku, BMKG: Peringatan Dini Tsunami Berakhir
3. Ilmuwan Melakukan Penelitian
Tahap ketiga, para ilmuan atau peneliti bencana alam akan melakukan observasi, monitoring, analisis, dan prediksi.
Langkah tersebut dilakukan secara bertahap, oleh peneliti bencana alam yang fokus di bidangnya. Dari setiap bencana alam yang umumnya terjadi di Indonesia.
"Mereka akan memprediksi mengobservasi, memonitoring, dan menganalisis, bencana tersebut, dengan keilmuan mereka," ungkapnya.
4. Diseminasi Informasi
Tahap terakhir, disamping pemerintah menyediakan regulasi serta perangkat, masyarakat yang siap belajar.
Baca Juga: Wilayah Bali 5-7 Februari 2023 Diguyur Hujan Petir dan Angin Kencang, BMKG: Minta Masyarakat Waspada
Hasil dari analisis ilmuwan atau peneliti akan diseminasikan melalui perangkat telepon, media sosial, media massa kepada seluruh masyarakat dan bersifat informasi resmi.
"Sehingga tidak ada kata terlambat apabila semua itu dilaksanakan dengan baik," akhirinya.
Indonesia hampir memiliki sumber bencana alam besar seperti Tsunami, Gunung Berapi, Banjir, Tanah Longsor, Gempa Bumi bahkan Puting Beliung.
Baca Juga: Cianjur Menjadi Zona Patahan Gempa Bumi, BMKG: Tujuh Sesar Aktif Teridentifikasi
Hal tersebut dapat membuka potensi Indonesia kedepan sebagai percontohan negara yang menerapkan Early Warning System untuk negara-negara lain di DUnia.***