Network
PRIANGANTIMURNEWS – Partai Islam terkemuka Tunisia melakukan pergerakan dalam upaya meredakan ketegangan krisis politik negara pada Selasa 26 Juli 2021.
Partai tersebut memberikan seruan berdialog serta mendesak pendukungnya agar tidak melakukan protes sesudah tuduhan kudeta yang dijalankan oleh Presiden Kais Saied.
Krisis terburuk satu dekade demokrasi Tunisia terjadi setelah Saied dukungan tentara melakukan pemecatan perdana menteri dan menagguhkan parlemen dalam kurun waktu 30 hari pada Minggu 25 Juli 2021.
Baca Juga: Menteri Luar Negeri AS Akan Bahas Tentang Hak Asasi Manusia Dengan India
Hal ini mengundang kekhawatiran ibukota Barat, kelompok masyarakat sipil berpengaruh, termasuk serikat pekerja meminta Saied untuk menyusun peta jalan partisipatif dari krisis.
Tindakan Saied bersamaan dengan kebuntuan serta perselisihan dalam melawan Perdana Menteri Hichem Mechichi, merupakan seorang politik yang independen dan parlemen terfragmentasi pada saat Tunisia dilanda krisis ekonomi karena Covid-19.
"Kami telah diam selama 10 tahun dan kami hidup dalam kesusahan selama 10 tahun dan sekarang orang sakit dan tidak tahu bagaimana merawat diri mereka sendiri," ungkap Halma Talbi seorang wanita Tunis dilansir priangantimurnews.com dari Reuters pada Rabu 28 Juli 2021.
Baca Juga: 5 Quotes Paling Kontroversial tentang Lionel Messi, No 1 Sangat Berlawanan
Gerakan Ennahda merupakan partai terbesar di parlemen serta tiga partai terbesar telah mengecam gerakan tersebut sebagai kudeta dengan memberikan seruan kepada pendukung pada Senin, 26 Juli 2021 yang terlibat aksi jalanan melawan Saied.
Area luar gedung parlemen merupakan lokasi bentrokan yang terjadi pada Senin, 26 Juli 2021, antara pendukung Ennahda dan Saied.
