Network
PRIANGANTIMURNEWS - Menteri Luar Negeri anggota ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi di Indonesia mulai tanggal 11 - 14 Juli 2023.
Pertemuan ASEAN ke-56 itu dilaksanakan pada Selasa, 11 Juli 2023 dan memiliki tajuk 'Pertemuan Komisi Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara' (SEANWFZ).
Bertepatan di Jakarta, para Menteri Luar Negeri (Menlu) membahas tentang wilayah ASEAN sebagai kawasan bebas nuklir.
Baca Juga: Sejarah Singkat Tahun Baru Islam dan Nama-Nama Bulan Didalamnya
Retno Marsudi, Menlu Indonesia menyampaikan di hadapan tim undangan KKT SEANWFZ bahwa ASEAN memiliki 'Political Will'.
Dimana Political Will tersebut diartikan dalam kesediaannya para pembuat kebijakan atau perjanjian untuk membuat solusi dari permasalahan tersebut.
Retno menyampaikan bahwa pengaruh ASEAN untuk hal tersebut sangat kuat. Khususnya untuk menjadi kawasan bebas nuklir.
"Kami akan melanjutkan komunikasi satu sama lain. Pada intinya saya tekankan bahwa kami memiliki political will yang sangat kuat," ungkap Retno
Baca Juga: Tragis! Pemerkosa Anak Kandung Tewas Dikeroyok Tahanan Lain di Mapolres Depok!
"Untuk memelihara agar Asia Tenggara menjadi kawasan bebas nuklir," tambahnya.
Dirinya memimpin KTT SEANWFZ, serta membahas terkait kemajuan dari penandatanganan Protokol SEANWFZ.
Protokol SEANWFZ menyangkut perjanjian Bangkok yang telah ditandatangani tahun 1995 oleh semua negara anggota ASEAN.
Dimana Asia Tenggara menyatakan merupakan kawasan bebas senjata nuklir. Dengan menandatangani perjanjian tersebut, negara ASEAN memiliki kesepakatan bersama tentang nuklir.
Baca Juga: Gelombang Tinggi hingga 3,5 Meter Ancam Nusa Dua Bali, Nelayan dan Pelaku Wisata Diminta Waspada
Pertama, 'tidak dapat mengembangkan, membuat, memperoleh, memiliki, atau memiliki kendali atas senjata nuklir'.
Kedua, 'tidak boleh menempatkan atau mengangkut senjata nuklir dengan cara apa pun'.
Serta ketiga itu, 'termasuk menguji atau menggunakan senjata nuklir'.
Protokol SEANWFZ pada dasarnya dibuat bukan hanya untuk kawasan ASEAN saja. Tetapi diajukan pula untuk China, Rusia, Prancis, Inggri dan Amerika Serikat (AS).
Baca Juga: Ilmuwan Penemu Nikuba Dibantai Habis BRIN dan Pemerintah, Aryanto: Nggak Butuh Pak
Sebagai lima negara yang memiliki senjata nuklir. Hal tersebut diwujudkan untuk mewujudkan kawasan bebas nuklir Asia Tenggara seutuhnya.
Selama lebih dari 28 tahun berlalu, hanya China yang telah menyatakan siap untuk melakukan penandatanganan.
Tetapi hingga saat ini, pemerintahan China sama sekali belum melakukan tindak lanjut pernyataan tersebut.
Beberapa negara lainnya yang diajukan menyatakan keberatan terhadap sebagian Protokol SEANWFZ.
Baca Juga: Air Sungai Semajid di Pamekasan Berubah Menjadi Merah Darah, DLH Ungkap Penyebabnya
"Kami akan menugaskan negosiator kami untuk kembali melihat isi traktat, karena ada beberapa kalimat dalam paragraf yang belum dapat disetujui," paparnya.
Pertemuan dihari yang akan datang tampaknya akan membahas dan menyinggung Krisis Genosida Myanmar dan ketegangan Laut China Selatan antara China-Taiwan.
Disamping itu, Sekretaris Jenderal Kao Kim Hourn Selasa pagi juga memberi pengarahan kepada para Menlu ASEAN.
Tentang implementasi Rencana Aksi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (2023-2027) yang dinyatakan melalui pesan singkat Twitter.
Baca Juga: Laga Persib vs Dewa United Terancam Sepi Lagi Penonton, Ini Sebabnya!
KTT tersebut akan dihadiri oleh 29 negara, bersama dengan Sekretariat ASEAN dan Uni Eropa (UE).
Serta lebih dari 1.100 delegasi, menurut Kementerian Luar Negeri Indonesia.
Menlu AS Antony Blinken dan Menlu Rusia Sergei Lavrov juga diharapkan menghadiri KTT yang akan berlanjut hingga 14 Juli.
Perlu diketahui saat ini Indonesia menjadi ketua ASEAN 2023 dengan anggota Brunei, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.
Baca Juga: Inilah 5 Rekor Premier League yang Bisa Segera Dipecahkan
ASEAN adalah persatuan politik dan ekonomi dari 10 negara anggota di Asia Tenggara, yang mempromosikan kerjasama antar pemerintah.
Memfasilitasi integrasi ekonomi, politik, dan sosial budaya antara anggotanya di Asia-Pasifik.***
