PRIANGANTIMURNEWS- Wakil Menteri (Wamen) Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan kunjungan kerjanya ke beberapa wilayah di Pulau Jawa bagian selatan salahsatunya ke Kabupaten Pangandaran.
Sebelum bertemu dengan Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata beserta jajarannya, Wamen ATR Surya Tjandra yang didampingi Kepala Kantor BPN Pangandaran meninjau beberapa lokasi diantaranya ke pantai Madasari yang terletak di sebelah barat wilayah Kabupaten Pangandaran tepatnya di Kecamatan Cimerak.
Usai menggelar pertemuan dengan Bupati Pangandaran, Surya Tjandra mengatakan, kalau melihat di lapangan, ada niat yang kuat dari Pemerintah Kab Pangandaran untuk melakukan pengembangan, khususnya di sektor pariwisata.
Baca Juga: Menhan Prabowo Subianto Akan Beli 3 Kapal Selam Baru, Pengganti KRI Nanggala 402 yang Tenggelam
"Memanfaatkan secara optimal sepanjang garis pantai yang 91 kilometer itu. Nah ini butuh pemahaman tata ruang yang baik, karena potensi rawan bencana juga besar. Boleh di bangun tetapi harus terbatas dan mitigasi bencananya juga harus kuat," kata Surya.
Lalu kata Surya, dari kantor BPN harus bekerja yang lebih pro aktif, pasalnya dulu hanya BPN namun sekarang sudah ditambah ada Tata Ruang nya.
"Kita rekomendasikan antara perencanaan nanti sampai pemberian hak, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang nanti bisa melakukan investasi lebih banyak lagi. Dengan itulah ekonomi akan bergerak," kata Surya.
Dirinya berharap, kolaborasi ini bisa dituntaskan, perlu strategi dengan memlaui program PTSL di sepanjang pantai di Pangandaran, agar hak kepemilikannya tuntas.
Baca Juga: Fadli Zon Sebut Penangkapan Munawarman Tak Masuk Akal, Dugaan Terorisme dan Penemuan Cairan Toilet
"Kita juga kan mendorong pelepasan kawasan hutan dari lahan Perhutani yang sudah dikuasai oleh masyarakat dan sudah memberikan manfaat sekian puluh tahun oleh masyarakat. Presiden Jokowi juga ingin ada peneyelasaian buat kepastian hak bagi masyarakat yang berada dekat dengan kawasan hutan," ujarnya.
Kata Surya, sudah ada 13 kabupaten/kota di Jawa Barat yang sudah terdwtwksi mulai dari tahun 2009. Sedangkan untuk di wilayah Priangan Timur, fokus di wilayah Kab Ciamis, Pangandaran dan Kab Cilacap Jawa Tengah, karena sudah ada MoU dengan dua Gubernur. Sementara untuk wilayah Kab Garut, Sukabumi lanjut Surya, sudah ada program kawasan strategis nasional.
"Sepeti di tiga daerah, Ciamis, Pangandaran dan Cilacap sudah ada kawasan strategis nasional. Kalau di wilayah Yogyakarta ada tiga kabupaten yaitu Gunung Kidul, Wonogiri dan Pacitan," ungkapnya.
Baca Juga: Peringati Hari Puisi Nasional, Kemensetneg Ceritakan Chairil Anwar ‘Penyair Indonesia’
Sementara Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata menyampaikan, sebenarnya ada banyak persoalan salhsatunya terkait pertanahan sehingga menjadi terkendala dalam melakukan pembangunan ketika diusulkan ke pemerintah pusat maupun provinsi.
"Lahan Perhutani yang produktif di Pangandaran sangat luas. Bahkan hamparan sawah hingga puluhan hektar berada di bawah pengelolaan Perhutani, juga persoalan lahan berstatus HGU yang sudah habis masa nya," kata Jeje.
Dia juga mengatakan, sebagai kabupaten baru yang baru berjalan 8 tahun ini, tentu harus bekerja keras untuk membangun Pangandaran baik infrastruktur jalan, rumah sakit, peningkatan gedung puskesmas serta pelayanan masyarakat seperti meningkatkan pendidikan dengan mengratiskan pendidikan serta pelayanan kesehatan gratis.
Dalam diskusinya juga dihadiri oleh Wakil Bupati Pangandaran Ujang Endin Indrawan, Sekda Kusdiana, Asisten I Rida Nirwana serta sejumlag pejabat Pemkab Pangandaran.***