Network
PRIANGANTIMURNEWS- Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menyempatkan diri meninjau pembangunan infrastruktur telekomunikasi atau
BTS (Base Transceiver Station) di Desa Cibuluh, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Sabtu, 30 Januari 2021..
Pembangunan infrastruktur telekomunikasi ke pelosok nusantara itu berdampak positif terhadap kemajuan perekonomian masyarakat di daerah terlebih bagi para pelaku UMKM dalam memasarkan produksinya ditengah pandemi Covid-19.
Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, pembangunan BTS di setiap pelosok ini salah satu inovasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat bagi para pelaku UMKM yang ada di daerah.
"Inovasi ini dilakukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Jawa Barat, karena dengan adanya kasus pandemi covid-19 ini ekonomi di Jawa Barat menurun," ujarnya kepada awak media dilokasi pembangunan BTS yang dikelola Bumdes Desa Cibuluh.
Kata dia, dengan memberikan bantuan kepada UMKM, baik bantuan dari Pemerintah Pusat yang hari ini sudah hampir Rp 14 triliun datang ke Jawa Barat, kedua bantuan dari Pemprov Jawa Barat. Kemudian juga karena masyarakat di Jawa Barat ini mayoritas hampir 95 persen adalah muslim.
"Maka dari itu produk UMKM dikasih sertifikat halal dan gratis dibantu oleh CSR BJB, kalau kemarin kan harus bayar Rp3 juta persatu item kalau sekarang digratiskan," katanya.
Uu juga menyampaikan, untuk membantu pelaku UMKM, pajak ada keringanan, perbankan memberikan keringanan sehingga bisa tidak bayar beberapa bulan.
"Ini merupakan keputusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat," jelasnya
Menurut dia, dengan adanya invonasi dan didorong dengan digitalisasi UMKM, contoh menjual dengan melalui Medsos, begitu juga beli melalui online dan yang lainnya sehingga akan memutus mata rantai penyebaran wabah Covid-19.
"Dari produsen yang ada di daerah baik itu produk UMKM atau produk Bumdes tapi isinya adalah UMKM langsung di share dan langsung sampai kepada konsumen (pembeli,red) tidak lewat parapatan-parapatan kata orang Pangandaran mah," ucap Uu.
Uu menambahkan, ketika inovasi tersebut dilakukan oleh pelaku UMKM dipastikan harga akan lebih murah sampai tingkat konsumen, kemudian juga bati (keuntungan,red) akan semakin besar ditingkat produsen.
"Nah salah satu kendala khususnya di lembur (kampung,red) tidak adanya sinyal, jadi solusi sekarang bumdes bekerjasama dengan pihak swasta, dan perlu di ingat ini tanpa APBD ini yang senang," ungkap Uu.
Uu menambahkan, karena pak Gubernur Ridwan Kamil selalu menyampaikan bahan-bahan atau pendapatan jangan hanya menggunakan dari APBN dan APBD seperti DAU,DAK ataupun PAD, karena itu sudah biasa.
"Jadi inovasi pak gubernur adalah untuk mendapatkan duit (uang) pemerintah tapi halal menurut agama dan negara, pertama dari CSR, zakat, wakaf tunai dan sekarang adanya kolaborasi antara pihak swasta dengan pemerintah di buktikan hari ini," paparnya.
Kata Uu, Kolaborasi inovasi ini dibuktikan dengan adanya ada MoU, hasil yang bakal di dapat dalam MoU teresebut diantaranya, Desa dapat uang kemudian perusahaan ada untung pemerintah juga diuntungkan.
"Pemerintah diuntungkan apa, sinyal di Jawa Barat sudah tidak ada alias nihil, kemudian juga ujung-ujungnya masyarakat di desa bisa menikmati perkembangan ekonomi dan lain-lainya," pungkasnya
