Network
PRIANGANTIMURNEWS- Pemerintah Kabupaten Pangandaran membentuk tim khusus untuk menyelesaikan konflik di Pemerintah Desa Pangandaran, Kecamatan/Kabupaten Pangandaran.
Hal tersebut terungkap saat pelaksanaan rapat yang dipimpin oleh Asisten Daerah I Bidang Pemerintahan Kab pangandaran Rida Nirwana bersama, Sekdis Sosial PMD Tjomi Suryadi, Kabag Pemerintahan Saptari, Kabag Hukum Syarif Hidayat dan Camat Pangandaran Yadi Setiadi serta perwakilan APDESI Kab Pangandaran di aula Setda Pangandaran, Rabu, 10 Februari 2021.
Rapat dihadiri oleh seluruh perangkat desa, BPD, Ketua RT dan RW, tokoh masyarakat serta Kepala Desa Pangandaran Adi Fitriadi.
Informasinya konflik yang sudah lama terjadi, mencuat ketika adanya aksi penyegelan dan memintah agar kepala desa mundur dari jabatannya, yang dilanjutkan dengan adanya auden dari puluhan warga di kantor Desa Pangandaran pekan kemarin.
Usai rapat, menurut Asisten Daerah I Setda Kab Pangandaran Drs. Rida Nirwana, konflik yang terjadi di internal Pemerintah Desa Pangandaran diakibatkan adanya ketidakharmonisan antara perangkat desa dengan kepala desanya serta unsur lembaga lainnya seperti BPD.
"Sebenarnya benang merah dari permasalahan ini yaitu ketidakharmonisan dan kurangnya komunikasi aja antara perangkat desa dengan kepala desanya juga dengan BPD," ungkap Rida.
Para parangkat desa, BPD dan Kepala Desa Pangandaran di aula Setda Pangandaran, Rabu, 10 Februari 2021.
Kata Rida, seharusnya penyelenggaraan pemerintahan di desa itu harus tetap berjalan. Artinya tidak semudah itu untuk memberhentikan seorang kepala desa.
"Itu kan ada mekanisme dan aturan yang harus ditempuh," ujarnya.
Maka lanjut Rida, sesuai usulan dari BPD, pemerintah daerah akan membentuk tim khusus untuk menyelesaikan konflik di Pemerintah Desa Pangandaran.
"Ya mudah-mudahan minggu besok tim khusus sudah mulai berjalan. Mungkin nanti sifatnya parsial mulai dari BPD, Perangkat Desa dan Kepala Desa," ujarnya.
Terkait pengembalian stempel dari para Ketua RT pada saat rapat di aula Setda, Rida mengatakan, bahwa stempel dianjurkan untuk diambil kembali oleh masing-masing Ketua RT.
"Karena pelkayanan masyarakat kan harus tetap berjalan," kata Rida.
Meski sempat terjadi adu argumentasi yang alot, akhirnya rapat yang ditengahi oleh pemerintah daerah, bisa berjalan dengan aman dan lancar.***
