Network
Menurut dia, saat ini terdapat 18.465 guru non-PNS di Jabar. Dedi mengatakan, pihaknya akan terus meningkatkan kuota guru non-PNS yang mendapatkan SK.
Adapun yang tidak lulus dalam tes maupun seleksi, dia memastikan, dapat kembali mengikutinya untuk tahun depan. Bahkan Dedi, akan memberikan pengarahan agar mereka dapat lolos dalam seleksi tersebut.
"Kita akan terus tingkatkan untuk mendukung para guru sehingga kesejahteraannya semakin meningkat," katanya.
Baca Juga: Presiden Jokowi Berikan Penghargaan kepada Para Dokter dan Tenaga Kesehatan
Menurut dia, sejumlah guru non-PNS yang telah mengantungi SK ini banyak yang ingin memanfaatkan tunjangan Rp1,5 juta tersebut untuk rumah Bakti Pada Guru (Bataru) yang merupakan program dari Provinsi Jawa Barat.
"Nanti ada rapel Januari sampai dengan semester pertama, jadi Rp1,5 juta dikali 6 bulan, kurang lebih 9 juta. Itu mereka banyak yang ingin dialihkan untuk uang muka Bataru. Sehingga penghasilan mereka tetap tapi seolah-olah cicilan Bataru yang kurang lebih di Rp 900 ribu itu akan bisa menggunakan tunjangan itu,"ujarnya.
Dedi melanjutkan, setiap guru non-PNS yang telah mendapatkan sertifikasi dan SK ini juga akan memiliki poin 10 persen ketika hendak mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru. Di mana pihaknya sudah memperjuangkan sebanyak 16.097 guru PPPK yang disetujui oleh kementerian.
Baca Juga: Cara Daftar Mendapatkan Kartu Nikah Digital Kemenag, Berikut Langkahnya
"Guru yang bersertifikasi ini akan ada tambahan nilai 10% sehingga kans lulusnya lebih tinggi daripada teman-teman yang belum bersertifikasi,"ucapnya.
Sementara itu, salah seorang guru penerima SK penugasan, Toni mengaku, penyerahan SK ini membuat dirinya lebih termotivasi. "Saya menjadi lebih terpacu dan termotivasi menjadi guru yang lebih kompeten," ujar guru SMKN Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat (KBB) itu.***(Novianti Nurulliah/Pikiran Rakyat)
